Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Akmarawita Kadir meminta pemerintah kota (pemkot) setempat mengoptimalkan pelayanan puskesmas berjalan optimal saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pada 14 Februari 2024.
Hal itu dimaksudkan mempercepat penanganan mengalami sakit hingga terulangnya peristiwa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal saat bertugas, sama seperti di Pemilu 2019.
"Saya dengar memang sudah ada kerjasama dan koordinasi antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan, kami ingin melihat langsung implementasi dan kesiapan khususnya di Kota Surabaya," kata Akmarawita melalui keterangan resmi di Surabaya, Senin.
Oleh karena itu, Dinkes harus memastikan seluru layanan berjalan keseluruhan, termasuk kesiapan paran sumber daya manusia (SDM tenaga kesehatan (nakes).
Selain itu, Akmarawita menyebut penanganan tak sekadar memandang kondisi kesehatan, namun juga harus pada sisi mental KPPS.
"Tentunya juga sudah ada koordinasi dengan KPU kota Surabaya dalam masalah ini untuk mencegah terulangnya kasus tersebut," ujarnya.
Komisi pemilihan umum (KPU) dan Dinkes setempat dimintanya memastikan kenyamanan di 8.167 tempat pemungutan suara.
Sebab, kenyamanan lokasi bekerja mampu memberikan dampak pada kondisi kesehatan dan mental KPPS.
"Antisipasi lainnya hal-hal yang urgent (mendesak) juga harus disampaikan kepada petugas KPPS, jika ada tanda-tanda kesehatan yang mencurigakan," lanjut dia.
Sementara, anggota DPRD Kota Surabaya itu meminta seluruh KPPS juga harus memahami kondisi kesehatannya masing-masing dan segera melaporkan ke petugas kesehatan jika merasa kondisi kesehatannya menurun.
"Sehingga bisa dicek dan ditangani lebih awal, karena apabila seseorang terjadi tanda-tanda kelelahan dan terus memaksakan diri untuk bekerja, hal ini bisa membahayakan jiwanya," tuturnya.
Akmarawita berharap masyarakat membantu menyukseskan jalannya Pemilu 2024.
"Sesuai harapan kami semua, semoga Pemilu 2024 berjalan dengan baik, nyaman dan damai," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Hal itu dimaksudkan mempercepat penanganan mengalami sakit hingga terulangnya peristiwa kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal saat bertugas, sama seperti di Pemilu 2019.
"Saya dengar memang sudah ada kerjasama dan koordinasi antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan, kami ingin melihat langsung implementasi dan kesiapan khususnya di Kota Surabaya," kata Akmarawita melalui keterangan resmi di Surabaya, Senin.
Oleh karena itu, Dinkes harus memastikan seluru layanan berjalan keseluruhan, termasuk kesiapan paran sumber daya manusia (SDM tenaga kesehatan (nakes).
Selain itu, Akmarawita menyebut penanganan tak sekadar memandang kondisi kesehatan, namun juga harus pada sisi mental KPPS.
"Tentunya juga sudah ada koordinasi dengan KPU kota Surabaya dalam masalah ini untuk mencegah terulangnya kasus tersebut," ujarnya.
Komisi pemilihan umum (KPU) dan Dinkes setempat dimintanya memastikan kenyamanan di 8.167 tempat pemungutan suara.
Sebab, kenyamanan lokasi bekerja mampu memberikan dampak pada kondisi kesehatan dan mental KPPS.
"Antisipasi lainnya hal-hal yang urgent (mendesak) juga harus disampaikan kepada petugas KPPS, jika ada tanda-tanda kesehatan yang mencurigakan," lanjut dia.
Sementara, anggota DPRD Kota Surabaya itu meminta seluruh KPPS juga harus memahami kondisi kesehatannya masing-masing dan segera melaporkan ke petugas kesehatan jika merasa kondisi kesehatannya menurun.
"Sehingga bisa dicek dan ditangani lebih awal, karena apabila seseorang terjadi tanda-tanda kelelahan dan terus memaksakan diri untuk bekerja, hal ini bisa membahayakan jiwanya," tuturnya.
Akmarawita berharap masyarakat membantu menyukseskan jalannya Pemilu 2024.
"Sesuai harapan kami semua, semoga Pemilu 2024 berjalan dengan baik, nyaman dan damai," ucap dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024