Pengamat politik Johan O Silalahi menekankan pentingnya etika dan moral berpolitik yang sehat dalam menegakkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Johan O Silalahi yang juga menjabat sebagai Direktur Negarawan Center itu mengatakan perkembangan dan dinamika politik dalam negeri, secara khusus menjelang Pemilihan Presiden 2024, harus dijalankan dengan etika dan moral berpolitik yang sehat.
"Jangan sampai terjadi pelemahan demokrasi terutama oleh Pemerintah termasuk jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dan konstitusi yang akan menyebabkan krisis etika dan moral," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Johan mengajak semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya krisis moral dan etika yang menyebabkan kemunduran total dari sisi kenegarawan.
Ia khawatir krisis semacam itu jika terus terbawa hingga Pemilu Presiden 2024. Apalagi Komisi Pemilihan Umum RI bertanggung jawab langsung pada presiden.
Dia menggarisbawahi perlunya sanksi keras terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar hukum dan konstitusi agar kehidupan berdemokrasi tetap tegak dan maju di tanah air.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Duta Besar RI untuk Tunisia sekaligus ilmuwan politik, Prof. Duta Besar Ikrar Nusa Bhakti, dalam Webinar Nasional kolaborasi Moya Institute dan Nusantara 2045 dengan tema "Pilpres Indonesia: Di Tengah Kemelut Etika dan Hukum?" belum lama ini menyatakan, demokrasi di Indonesia harus dikawal agar tetap tegak pada aturan hukum dan etika.
"Jangan sampai ada yang menabrak konstitusi, aturan hukum, dan etika, bahkan termasuk untuk Presiden sekalipun," kata Ikrar.
Ikrar sempat mengkhawatirkan Pemilu Presiden 2024 nantinya masih akan menjadi persoalan termasuk adanya keraguan tentang etika, hal ini juga telah banyak dibahas oleh pihak-pihak yang menguasai hukum tata negara.
"Jangan sampai terjadi pelanggaran secara etis karena itu otomatis melanggar hukum sebab etika-lah yang menjadi dasar dari sebuah putusan itu sendiri," ucapnya.
Ia menambahkan, bila ada persoalan genting, juga sudah seharusnya DPR datang dan melaksanakan sidang karena masa reses bukan alasan, sehingga fungsi kontrol dari wakil rakyat bisa tetap berjalan dengan efektif untuk mengawal jalannya demokrasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Johan O Silalahi yang juga menjabat sebagai Direktur Negarawan Center itu mengatakan perkembangan dan dinamika politik dalam negeri, secara khusus menjelang Pemilihan Presiden 2024, harus dijalankan dengan etika dan moral berpolitik yang sehat.
"Jangan sampai terjadi pelemahan demokrasi terutama oleh Pemerintah termasuk jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dan konstitusi yang akan menyebabkan krisis etika dan moral," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Johan mengajak semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya krisis moral dan etika yang menyebabkan kemunduran total dari sisi kenegarawan.
Ia khawatir krisis semacam itu jika terus terbawa hingga Pemilu Presiden 2024. Apalagi Komisi Pemilihan Umum RI bertanggung jawab langsung pada presiden.
Dia menggarisbawahi perlunya sanksi keras terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar hukum dan konstitusi agar kehidupan berdemokrasi tetap tegak dan maju di tanah air.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Duta Besar RI untuk Tunisia sekaligus ilmuwan politik, Prof. Duta Besar Ikrar Nusa Bhakti, dalam Webinar Nasional kolaborasi Moya Institute dan Nusantara 2045 dengan tema "Pilpres Indonesia: Di Tengah Kemelut Etika dan Hukum?" belum lama ini menyatakan, demokrasi di Indonesia harus dikawal agar tetap tegak pada aturan hukum dan etika.
"Jangan sampai ada yang menabrak konstitusi, aturan hukum, dan etika, bahkan termasuk untuk Presiden sekalipun," kata Ikrar.
Ikrar sempat mengkhawatirkan Pemilu Presiden 2024 nantinya masih akan menjadi persoalan termasuk adanya keraguan tentang etika, hal ini juga telah banyak dibahas oleh pihak-pihak yang menguasai hukum tata negara.
"Jangan sampai terjadi pelanggaran secara etis karena itu otomatis melanggar hukum sebab etika-lah yang menjadi dasar dari sebuah putusan itu sendiri," ucapnya.
Ia menambahkan, bila ada persoalan genting, juga sudah seharusnya DPR datang dan melaksanakan sidang karena masa reses bukan alasan, sehingga fungsi kontrol dari wakil rakyat bisa tetap berjalan dengan efektif untuk mengawal jalannya demokrasi.
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024