Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memfasilitasi narapidana asal kota setempat untuk melakukan pengurusan biodata kependudukan untuk Pemilihan Umum 2024.
"Jadi, para narapidana ini kami buatkan biodata kependudukan, bukan KTP, karena memang kalau dibuatkan KTP kami khawatir akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis.
Berdasarkan data Dispendukcapil, sudah ada puluhan warga Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan untuk menyuarakan hak pilihnya, pada 14 Februari 2024.
Eddy merinci jumlah pemohon yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 84 permohonan, terdiri dari empat warga di LP Mojokerto, 10 warga di LP Sidoarjo, dan 70 warga di LP Medaeng.
Puluhan warga tersebut sudah dibuatkan biodata kependudukan yang disertai dengan foto yang bersangkutan. Pembuatan itu berdasarkan permohonan dari pihak Lapas.
"Lapas itu cukup mengirimkan permohonan kepada kami, lalu akan dicek datanya, terus ketika sudah ditemukan langsung diterbitkan biodata kependudukannya," ucapnya.
Eddy menambahkan pelayanan pembuatan biodata kependudukan juga menyesuaikan peraturan KPU.
"Mulai beberapa waktu lalu kami sudah menyiapkan biodata kependudukan untuk narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP), yang mana mereka itu tercatat warga Surabaya dan sudah memiliki hak pilih," ujarnya.
Selain menerbitkan dokumen kependudukan para narapidana, Dispendukcapil juga menerbitkan dokumen kependudukan untuk penghuni Liponsos Keputih sebanyak 52 orang, Liponsos Babat Jerawat sebanyak sembilan orang, dan Graha Werdha empat orang.
"Silakan membawa itu ketika akan mencoblos nanti 14 Februari," kata dia.
Dia berharap langkah yang sudah dilakukan bisa diikuti para penerima dokumen kependudukan untuk berpartisipasi di Pemilu 2024.
"Kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Jadi, para narapidana ini kami buatkan biodata kependudukan, bukan KTP, karena memang kalau dibuatkan KTP kami khawatir akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya," kata Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto melalui keterangan resmi yang diterima, Kamis.
Berdasarkan data Dispendukcapil, sudah ada puluhan warga Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan untuk menyuarakan hak pilihnya, pada 14 Februari 2024.
Eddy merinci jumlah pemohon yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 84 permohonan, terdiri dari empat warga di LP Mojokerto, 10 warga di LP Sidoarjo, dan 70 warga di LP Medaeng.
Puluhan warga tersebut sudah dibuatkan biodata kependudukan yang disertai dengan foto yang bersangkutan. Pembuatan itu berdasarkan permohonan dari pihak Lapas.
"Lapas itu cukup mengirimkan permohonan kepada kami, lalu akan dicek datanya, terus ketika sudah ditemukan langsung diterbitkan biodata kependudukannya," ucapnya.
Eddy menambahkan pelayanan pembuatan biodata kependudukan juga menyesuaikan peraturan KPU.
"Mulai beberapa waktu lalu kami sudah menyiapkan biodata kependudukan untuk narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP), yang mana mereka itu tercatat warga Surabaya dan sudah memiliki hak pilih," ujarnya.
Selain menerbitkan dokumen kependudukan para narapidana, Dispendukcapil juga menerbitkan dokumen kependudukan untuk penghuni Liponsos Keputih sebanyak 52 orang, Liponsos Babat Jerawat sebanyak sembilan orang, dan Graha Werdha empat orang.
"Silakan membawa itu ketika akan mencoblos nanti 14 Februari," kata dia.
Dia berharap langkah yang sudah dilakukan bisa diikuti para penerima dokumen kependudukan untuk berpartisipasi di Pemilu 2024.
"Kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini," kata dia.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024