Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah anggaran untuk pendidikan guna memperkuat riset dan mengejar rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 yang masih sangat rendah.
Presiden Jokowi saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia di angka 0,4 persen. Sementara negara tetangga sudah 2,43 persen, adapun negara maju sudah 9,8 persen.
"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujar Presiden Jokowi.
Untuk riset, Presiden Jokowi akan memerintahkan Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada .
Yang paling penting, Presiden Jokowi mengatakan kuncinya ada di perguruan tinggi bukan di BRIN. "Itu yang harus mulai digeser bahwa orkestrator boleh BRIN, tapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus diperkuat," katanya.
Artinya, lanjut dia, anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan diperbesar.
Baca juga: Jokowi minta perguruan tinggi siapkan SDM unggul
"Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tapi dimulai dulu," katanya.
"Tidak mungkin kalau Pak Nadiem menambahkan, Presiden kemudian memotong tidak akan berani. Karena peluang ke depan untuk ekonomi hijau dan biru. Kita butuh teknologi smart farming, butuh teknologi bio energi, fast computing, fast analys yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan," ujar Presiden Jokowi.
Menurutnya, dalam peradaban sebuah negara diberi peluang sekali untuk menjadi negara maju dan Indonesia diberi bonus demografi.
"Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin pada tahun 1950 hingga 1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan, akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin, karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap," kata Presiden Jokowi.
Karena itu, lanjutnya, peran perguruan tinggi harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus diperbaiki berdasarkan QS World.
"Yang rangkingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Inilah pekerjaan besar. Meskipun sudah disampaikan oleh Profesor Mohammad Nasih keluhan yang ada. Saya senang blak blakan seperti itu. Tapi sudah saya catat dan akan kami bicarakan," ujar Presiden Jokowi.
Ia memahami semua upaya itu butuh biaya di tengah fiskal negara. Menurutnya, SDM adalah kunci. Untuk itu pembiayaan harus diupayakan bukan hanya APBN dan ABPD tapi juga dana abadi, termasuk menghubungkan dengan industri.
"APBN untuk pendidikan tahun 2009-2024 mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat," ucap Presiden Jokowi.
Kepala negara pun mengajak perguruan tinggi menguatkan kolaborasi dan sinergi melahirkan solusi untuk kemajuan negara Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Presiden Jokowi saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Senin mengatakan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia di angka 0,4 persen. Sementara negara tetangga sudah 2,43 persen, adapun negara maju sudah 9,8 persen.
"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujar Presiden Jokowi.
Untuk riset, Presiden Jokowi akan memerintahkan Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN) untuk menjadi orkestrator penelitian bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebutuhan riset guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada .
Yang paling penting, Presiden Jokowi mengatakan kuncinya ada di perguruan tinggi bukan di BRIN. "Itu yang harus mulai digeser bahwa orkestrator boleh BRIN, tapi perguruan tinggi peran untuk research and development-nya harus diperkuat," katanya.
Artinya, lanjut dia, anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan diperbesar.
Baca juga: Jokowi minta perguruan tinggi siapkan SDM unggul
"Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tapi dimulai dulu," katanya.
"Tidak mungkin kalau Pak Nadiem menambahkan, Presiden kemudian memotong tidak akan berani. Karena peluang ke depan untuk ekonomi hijau dan biru. Kita butuh teknologi smart farming, butuh teknologi bio energi, fast computing, fast analys yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan," ujar Presiden Jokowi.
Menurutnya, dalam peradaban sebuah negara diberi peluang sekali untuk menjadi negara maju dan Indonesia diberi bonus demografi.
"Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin pada tahun 1950 hingga 1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan, akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin, karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap," kata Presiden Jokowi.
Karena itu, lanjutnya, peran perguruan tinggi harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus diperbaiki berdasarkan QS World.
"Yang rangkingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Inilah pekerjaan besar. Meskipun sudah disampaikan oleh Profesor Mohammad Nasih keluhan yang ada. Saya senang blak blakan seperti itu. Tapi sudah saya catat dan akan kami bicarakan," ujar Presiden Jokowi.
Ia memahami semua upaya itu butuh biaya di tengah fiskal negara. Menurutnya, SDM adalah kunci. Untuk itu pembiayaan harus diupayakan bukan hanya APBN dan ABPD tapi juga dana abadi, termasuk menghubungkan dengan industri.
"APBN untuk pendidikan tahun 2009-2024 mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat," ucap Presiden Jokowi.
Kepala negara pun mengajak perguruan tinggi menguatkan kolaborasi dan sinergi melahirkan solusi untuk kemajuan negara Indonesia.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024