Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, mengajukan penambahan 40 ribu ton kuota pupuk bersubsidi untuk masyarakat petani di wilayah itu pada musim tanam 2024 ini.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan Achmad Faisol menyatakan pengajuan kuota tambahan pupuk bersubsidi itu, karena alokasi yang ditetapkan pemerintah provinsi tidak sangat kurang dari kebutuhan.
"Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dinas terkait, kebutuhan pupuk kita adalah 64 ribu ton, akan tetapi Pamekasan hanya mendapatkan jatah sebanyak 24 ribu ton," kata Faisol saat menemui masa pengunjuk rasa yang menyuarakan agar pemkab segera mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah itu, Senin.
Ia menjelaskan, sebanyak 24 ribu ton jatah pupuk bersubsidi itu, terdiri dari pupuk jenis Urea sebanyak 14 ribu ton dan NPK sebanyak 10 ribu ton.
"Ini tentu menjadi kendala bagi petani sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan jatah beli pupuk," katanya.
Selain mengajukan penambahan jatah kuota pupuk, Pemkab Pamekasan juga akan meningkatkan pengawasan di berbagai kios pupuk di Kabupaten Pamekasan bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Faisol menjelaskan, mulai Januari 2024 ini tim verifikasi faktual lapangan bersama petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan intens melakukan pemantauan pupuk bersubsidi, mencatat jatah pupuk dikirim dari gudang ke kios yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.
Unjuk rasa menyuarakan kelangkaan pupuk bersubsidi di depan kantor Pemkab Pamekasan Senin (8/1) digelar oleh aktivis mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan.
Selain menyuarakan kelangkaan pupuk, massa juga meminta agar Pemkab Pamekasan menindak tegas kios pupuk yang menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan Achmad Faisol menyatakan pengajuan kuota tambahan pupuk bersubsidi itu, karena alokasi yang ditetapkan pemerintah provinsi tidak sangat kurang dari kebutuhan.
"Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan dinas terkait, kebutuhan pupuk kita adalah 64 ribu ton, akan tetapi Pamekasan hanya mendapatkan jatah sebanyak 24 ribu ton," kata Faisol saat menemui masa pengunjuk rasa yang menyuarakan agar pemkab segera mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah itu, Senin.
Ia menjelaskan, sebanyak 24 ribu ton jatah pupuk bersubsidi itu, terdiri dari pupuk jenis Urea sebanyak 14 ribu ton dan NPK sebanyak 10 ribu ton.
"Ini tentu menjadi kendala bagi petani sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan jatah beli pupuk," katanya.
Selain mengajukan penambahan jatah kuota pupuk, Pemkab Pamekasan juga akan meningkatkan pengawasan di berbagai kios pupuk di Kabupaten Pamekasan bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Faisol menjelaskan, mulai Januari 2024 ini tim verifikasi faktual lapangan bersama petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) akan intens melakukan pemantauan pupuk bersubsidi, mencatat jatah pupuk dikirim dari gudang ke kios yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.
Unjuk rasa menyuarakan kelangkaan pupuk bersubsidi di depan kantor Pemkab Pamekasan Senin (8/1) digelar oleh aktivis mahasiswa yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan.
Selain menyuarakan kelangkaan pupuk, massa juga meminta agar Pemkab Pamekasan menindak tegas kios pupuk yang menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024