Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surabaya, sejak tahun 2022-2023 sudah di atas rata-rata tahap nasional karena capaian tiga indikator utama.
Tiga indikator itu adalah jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi ‘B’, dan persentase guru PAUD yang memiliki sertifikasi S1/DIV.
"Selamat untuk Kota Surabaya, Pak Wali Kota. Capaian di tahun 2022 semuanya di atas rata-rata tahap nasional," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud Ristek Komalasari, Senin.
Komalasari menjelaskan SPM adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Capaian SPM di tahun 2022 jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebanyak 71,55 persen, sedang tahun 2023 jumlah persentase tersebut meningkat menjadi 100 persen.
Kemudian proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi ‘B’ di Kota Surabaya mencapai 85,50 persen di tahun 2022 dan pada tahun 2023 persentase tersebut meningkat menjadi 85,53 persen.
"Artinya kami masih memiliki PR (pekerjaan rumah) 14 sekian persen untuk menguatkan kembali agar satuan-satuan PAUD bisa terakreditasi ‘B’. Ke depannya, kami harus terus mendorong agar satuan PAUD itu bisa terakreditasi ‘A’," ucapnya.
Sementara, guru PAUD yang memiliki sertifikasi S1/DIV di Kota Surabaya, pada tahun 2022 sebanyak 81,91 persen, sedangkan di tahun 2023 persentase tersebut meningkat hingga 82,91 persen.
"Bahwa kami juga punya PR di sini untuk memastikan agar guru PAUD kami di Kota Surabaya 100 persen tersertifikasi S1," ujarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan Bunda PAUD, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek telah mengapresiasi capaian tersebut.
Eri menyatakan tak berpuas diri atas capaian ini, menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih membutuhkan masukan dan bimbingan Kemendikbud Ristek untuk lebih baik lagi di tahun 2024.
"Karena buat kami, bagaimana Kota Surabaya ini bisa menjadi ramah anak. Jadi, apa yang perlu ditingkatkan oleh Kota Surabaya, kami nanti memohon bimbingan. Alhamdulillah tadi disampaikan banyak apresiasi, insya Allah akan lebih banyak lagi bimbingan untuk menuju kota ramah anak," kata Eri.
Ia menyatakan ujung tombak untuk menjadikan Surabaya kota ramah anak adalah PAUD, oleh karena itu pendidikan di tingkat tersebut menjadi salah satu konsentrasi Pemkot Surabaya untuk menyiapkan generasi hingga pemimpin di masa yang akan datang.
"Insya Allah menjadi lebih baik sehingga pemimpin-pemimpin anak-anak bangsa akan menjadi anak yang hebat dan pemimpin yang luar biasa," ujar dia.
Di tahun 2024, pemkot menganggarkan sekitar Rp75 miliar untuk pendidikan di Kota Surabaya, jumlah itu meningkat sekitar Rp3 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp72 miliar.
Peningkatan anggaran tersebut bertujuan untuk menjadi pendidikan di Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya.
"Anggaran itu dari APBD, karena kan kita juga konsentrasi pada pendidikan. Karena anggaran pendidikan itu 20 persen lebih kan salah satunya ada untuk pendidikan PAUD ini. Salah satunya adalah untuk beasiswa S1 guru PAUD, karena akan ada 200 beasiswa untuk guru ini," katanya. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Tiga indikator itu adalah jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi ‘B’, dan persentase guru PAUD yang memiliki sertifikasi S1/DIV.
"Selamat untuk Kota Surabaya, Pak Wali Kota. Capaian di tahun 2022 semuanya di atas rata-rata tahap nasional," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud Ristek Komalasari, Senin.
Komalasari menjelaskan SPM adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
Capaian SPM di tahun 2022 jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD sebanyak 71,55 persen, sedang tahun 2023 jumlah persentase tersebut meningkat menjadi 100 persen.
Kemudian proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi ‘B’ di Kota Surabaya mencapai 85,50 persen di tahun 2022 dan pada tahun 2023 persentase tersebut meningkat menjadi 85,53 persen.
"Artinya kami masih memiliki PR (pekerjaan rumah) 14 sekian persen untuk menguatkan kembali agar satuan-satuan PAUD bisa terakreditasi ‘B’. Ke depannya, kami harus terus mendorong agar satuan PAUD itu bisa terakreditasi ‘A’," ucapnya.
Sementara, guru PAUD yang memiliki sertifikasi S1/DIV di Kota Surabaya, pada tahun 2022 sebanyak 81,91 persen, sedangkan di tahun 2023 persentase tersebut meningkat hingga 82,91 persen.
"Bahwa kami juga punya PR di sini untuk memastikan agar guru PAUD kami di Kota Surabaya 100 persen tersertifikasi S1," ujarnya.
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program Kegiatan Bunda PAUD, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek telah mengapresiasi capaian tersebut.
Eri menyatakan tak berpuas diri atas capaian ini, menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih membutuhkan masukan dan bimbingan Kemendikbud Ristek untuk lebih baik lagi di tahun 2024.
"Karena buat kami, bagaimana Kota Surabaya ini bisa menjadi ramah anak. Jadi, apa yang perlu ditingkatkan oleh Kota Surabaya, kami nanti memohon bimbingan. Alhamdulillah tadi disampaikan banyak apresiasi, insya Allah akan lebih banyak lagi bimbingan untuk menuju kota ramah anak," kata Eri.
Ia menyatakan ujung tombak untuk menjadikan Surabaya kota ramah anak adalah PAUD, oleh karena itu pendidikan di tingkat tersebut menjadi salah satu konsentrasi Pemkot Surabaya untuk menyiapkan generasi hingga pemimpin di masa yang akan datang.
"Insya Allah menjadi lebih baik sehingga pemimpin-pemimpin anak-anak bangsa akan menjadi anak yang hebat dan pemimpin yang luar biasa," ujar dia.
Di tahun 2024, pemkot menganggarkan sekitar Rp75 miliar untuk pendidikan di Kota Surabaya, jumlah itu meningkat sekitar Rp3 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp72 miliar.
Peningkatan anggaran tersebut bertujuan untuk menjadi pendidikan di Kota Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya.
"Anggaran itu dari APBD, karena kan kita juga konsentrasi pada pendidikan. Karena anggaran pendidikan itu 20 persen lebih kan salah satunya ada untuk pendidikan PAUD ini. Salah satunya adalah untuk beasiswa S1 guru PAUD, karena akan ada 200 beasiswa untuk guru ini," katanya. (ADV)
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023