Jakarta - Pemerintah sedang mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan Amnesty International guna menjelaskan duduk persoalan di Provinsi Papua. Menko Polhukam Djoko Suyanto sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini pemerintah sedang berkomunikasi dengan lembaga yang berkonsentrasi pada masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) itu. "Itu kan berkomunikasi dengan Amnesty International, kita sedang cari waktu yang tepat," ujarnya. Namun, Djoko enggan untuk menjelaskan materi yang akan dibahas pemerintah dalam pertemuan dengan Amnesty International. "Ya nanti, bertemu saja belum," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono menugaskan Menko Polhukam untuk memberi penjelasan kepada Amnesty International menyusul pemberitaan di jaringan televisi internasional tentang permintaan lembaga itu kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua tahanan terkait pembubaran Kongres Rakyat Papua III pada 19 Oktober 2011. Kepala Negara meminta Menko Polhukam untuk menjelaskan kepada Amnesty International tentang langkah-langkah non keamanan telah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua dan juga proses penegakan hukum yang telah diupayakan. Sehingga, katanya, penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan dalam sejumlah peristiwa terakhir hendaknya tidak dilihat sebagai upaya mengabaikan hak asasi manusia. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan ia tidak mendampingi Menko Polhukam untuk pertemuan dengan Amnesty International. "Nanti hasilnya saya akan diberi instruksi apa yang akan saya kerjakan," ujarnya. Panglima kembali menegaskan bahwa pengerahan pasukan TNI sebatas untuk mendukung Polri menggelar operasi penegakan hukum. TNI, lanjut dia, tidak perlu mengerahkan pasukan dari luar Papua karena telah dicukupi oleh pasukan yang ada di wilayah tersebut.

Pewarta:

Editor : FAROCHA


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011