Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan menggelar sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri menjelang dan saat Pemilu Serentak 2024 berlangsung di aula Gedung Rato Ebu, Kamis.
"Kegiatan ini kami gelar, agar semua pihak sama-sama memahami tentang ketentuan yang berlaku, sehingga pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran bisa ditekan," kata Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain.
Ia menjelaskan, sebelum menggelar sosialisasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pimpinan institusi seperti Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Kapolres, Dandim dan Danlanal.
Menurut dia, dari hasil pertemuan yang dilakukan, para pimpinan institusi pemerintah, TNI dan Polri itu sepakat untuk sama-sama mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran hukum, keberpihakan abdi negara pada pasangan calon tertentu dan konflik antarpendukung pasangan calon.
Dengan demikian, sambung Mustain, sosialisasi yang dilakukan sebagai langkah awal, sebagai antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi memperkeruh situasi.
"Materi pokok sosialisasi ini adalah tentang netralitas ASN, TNI dan Polri. Sebab keberpihakan mereka bukan hanya secara fisik, akan tetapi juga bisa melalui media sosial. Jadi, melalui medsos juga tidak diperkenankan. Menjadi bagian dalam kampanye baik menjadi MC atau Instruktur kegiatan juga termasuk pelanggaran," katanya.
Sementara itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie memerintahkan agar ASN tidak ikut campur urusan pemilu. Jika terbukti melanggar maka sangsi sudah menantinya.
"Kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana tupoksinya, ASN sebagai pelayan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu sudah ada yang mengurus, sudah ada KPU dan Bawaslu," tegasnya
Pihaknya meminta pada seluruh ASN di Bangkalan untuk netral dan melarang penggunaan baju batik oleh ASN saat berdinas. Sebab, khawatir warna yang pakaian yang dipakai menyerupai seragam kandidat tertentu.
"Mulai minggu depan saya melarang penggunaan batik bagi ASN, semuanya harus pakai PDH, antara netral dan tidak sangat tipis sekali, makanya untuk menjaga netralitas kita gunakan seragam coklat," kata Arief.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Kegiatan ini kami gelar, agar semua pihak sama-sama memahami tentang ketentuan yang berlaku, sehingga pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran bisa ditekan," kata Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain.
Ia menjelaskan, sebelum menggelar sosialisasi, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pimpinan institusi seperti Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Kapolres, Dandim dan Danlanal.
Menurut dia, dari hasil pertemuan yang dilakukan, para pimpinan institusi pemerintah, TNI dan Polri itu sepakat untuk sama-sama mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran hukum, keberpihakan abdi negara pada pasangan calon tertentu dan konflik antarpendukung pasangan calon.
Dengan demikian, sambung Mustain, sosialisasi yang dilakukan sebagai langkah awal, sebagai antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi memperkeruh situasi.
"Materi pokok sosialisasi ini adalah tentang netralitas ASN, TNI dan Polri. Sebab keberpihakan mereka bukan hanya secara fisik, akan tetapi juga bisa melalui media sosial. Jadi, melalui medsos juga tidak diperkenankan. Menjadi bagian dalam kampanye baik menjadi MC atau Instruktur kegiatan juga termasuk pelanggaran," katanya.
Sementara itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie memerintahkan agar ASN tidak ikut campur urusan pemilu. Jika terbukti melanggar maka sangsi sudah menantinya.
"Kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana tupoksinya, ASN sebagai pelayan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan. Pemilu sudah ada yang mengurus, sudah ada KPU dan Bawaslu," tegasnya
Pihaknya meminta pada seluruh ASN di Bangkalan untuk netral dan melarang penggunaan baju batik oleh ASN saat berdinas. Sebab, khawatir warna yang pakaian yang dipakai menyerupai seragam kandidat tertentu.
"Mulai minggu depan saya melarang penggunaan batik bagi ASN, semuanya harus pakai PDH, antara netral dan tidak sangat tipis sekali, makanya untuk menjaga netralitas kita gunakan seragam coklat," kata Arief.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023