Surabaya - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya memperingati dua tahun (periode II) pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggelar aksi menolak segala bentuk liberalisasi. Dalam aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis, ratusan mahasiswa dari Unesa, UPN, ITS, GMNI, IMM, SMI, dan sebagainya terlihat tidak hanya berorasi, namun juga menggelar teatrikal. Misalnya, BEM Unesa yang membawa keranda bertuliskan "Adili dan Hukum Mati Koruptor" dan seorang mahasiswa Unesa yang berpakaian ala raja dengan hanya duduk manis sambil memerintahkan rakyatnya hingga sengsara. Lain halnya dengan elemen mahasiswa yang menyebut dirinya FAM atau Front Aksi Mahasiswa Surabaya yang menampilkan seorang mahasiswa dengan jas ditempeli berbagai tulisan, di antaranya Nazarudin, Wisma Atlet, Century, TKI, Gayus, Lapindo, teroris, mafia hukum, RUU PT, dan koruptor. "Dua tahun berjalan justru banyak liberalisasi mulai dari pendidikan yang mengarah pada kapitalisasi, nasib buruh yang dikebiri, sumber pertanian yang diliberalisasi, dan sebagainya," kata orator dari SMI, Andre. Ia menyatakan liberalisasi membuat rakyat menjadi sengsara, karena koruptor bisa bebas, impor pangan tidak terhentikan, ganti rugi korban lumpur Lapindo tidak tuntas, RUU PT mengarah pada kapitalisasi pendidikan, dan banyak lagi. "Kita tentu tidak akan bisa dibodohi dengan semua itu, karena itu kita minta liberalisasi dihentikan. Pemerintah harus berani dan tidak hanya menjadi boneka dari negara-negara maju tapi menyengsarakan rakyat," katanya. Senada dengan itu, orator dari Unesa, Dikin, mengatakan rakyat Indonesia itu sebenarnya sangat mencintai NKRI, tapi nasibnya "tergadai" dan tidak ada perubahan akibat liberalisasi untuk kepentingan kekuasaan. "Karena itu kami menuntut perubahan di segala bidang dan bukan justru liberalisasi di segala bidang. Kami menolak liberalisasi di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan tuntaskan masalah hukum dan HAM," katanya. Dalam aksi yang diamankan ratusan aparat kepolisian di bawah pimpinan Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung secara langsung itu, para mahasiswa menuntut pendidikan dikembalikan pada tanggung jawab negara sesuai UUD 1945 dan menolak kapitalisasi pendidikan dengan RUU PT. Selain itu, mereka juga menolak RUU Pengadaan Tanah, RUU Listrik, UU Intelijen, KUHP 504-505, Perda Antirakyat Miskin, UU Ketenagakerjaan, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan menuntut nasionalisasi Freeport dan pertambangan lain. Para mahasiswa Surabaya juga menyodorkan solusi antara lain nasionalisasi aset, reforma agraria, bangun industrialisasi nasional yang kuat, pendidikan gratis dan demokratis, serta memasukkan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan pemerintahan. (*)

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011