Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin meminta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 sesuai dengan harapan masyarakat Kota Probolinggo.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo menggelar penandatanganan berita acara kesepakatan saran masukan rancangan awal RPJPD Tahun 2025--2045 antara kepala perangkat daerah dan kepala Bappeda Litbang dengan disaksikan Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bhakti kota setempat, Senin.
"Kepala perangkat daerah harus ikut mengawal seluruh masukan yang sudah tertuang di RPJPD dan berperan serta memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan dan masukan sesuai tugas pokok fungsi dan urusan yang diampu," kata wali kota yang biasa dipanggil Habib Hadi di Kota Probolinggo.
Ia berharap semua Kepala OPD harus betul-betul mengawal dan menyusun juga masukan-masukan-nya, serta perlu ada penguatan-penguatan di berbagai bidang pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat atas seluruh capaian pembangunan selama lima tahun terakhir.
"Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan pondasi awal yang dapat dijadikan acuan dasar. Perlu ada penguatan, mungkin bidang kesehatan, infrastruktur atau lainnya, sehingga pemerintahannya bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," tuturnya.
Ia menjelaskan beberapa indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan evaluasi RPJPD Kota Probolinggo periode tahun 2005-2025 di antaranya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 71,31 menjadi 74,56.
Kemudian turunnya angka kemiskinan, dari angka 17,98 menjadi 6,48, sehingga hal tersebut membawa Kota Probolinggo masuk dalam 8 kabupaten/kota kemiskinan terendah di Jawa Timur.
Berikutnya, angka pengangguran turun dari 5,67 menjadi 4,57; kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 melesat mencapai 6,12 persen dan masuk ke dalam peringkat 8 di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
"Saya berharap kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dibina agar semua tahapan penyusunan RPJPD dapat dilalui dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada," katanya.
Sementara Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Diah Sajekti Widowati Sigit mengatakan penandatanganan berita acara itu penting guna menyempurnakan RPJPD yang telah dibahas sebelumnya bersama pengelola program masing-masing perangkat daerah.
"Kegiatan itu untuk mendapatkan saran dan masukan dari perangkat daerah untuk penyempurnaan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo tahun 2025 - 2045," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo menggelar penandatanganan berita acara kesepakatan saran masukan rancangan awal RPJPD Tahun 2025--2045 antara kepala perangkat daerah dan kepala Bappeda Litbang dengan disaksikan Wali Kota Probolinggo di Gedung Puri Manggala Bhakti kota setempat, Senin.
"Kepala perangkat daerah harus ikut mengawal seluruh masukan yang sudah tertuang di RPJPD dan berperan serta memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan dan masukan sesuai tugas pokok fungsi dan urusan yang diampu," kata wali kota yang biasa dipanggil Habib Hadi di Kota Probolinggo.
Ia berharap semua Kepala OPD harus betul-betul mengawal dan menyusun juga masukan-masukan-nya, serta perlu ada penguatan-penguatan di berbagai bidang pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat atas seluruh capaian pembangunan selama lima tahun terakhir.
"Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai merupakan pondasi awal yang dapat dijadikan acuan dasar. Perlu ada penguatan, mungkin bidang kesehatan, infrastruktur atau lainnya, sehingga pemerintahannya bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat," tuturnya.
Ia menjelaskan beberapa indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan evaluasi RPJPD Kota Probolinggo periode tahun 2005-2025 di antaranya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 71,31 menjadi 74,56.
Kemudian turunnya angka kemiskinan, dari angka 17,98 menjadi 6,48, sehingga hal tersebut membawa Kota Probolinggo masuk dalam 8 kabupaten/kota kemiskinan terendah di Jawa Timur.
Berikutnya, angka pengangguran turun dari 5,67 menjadi 4,57; kemudian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 melesat mencapai 6,12 persen dan masuk ke dalam peringkat 8 di Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
"Saya berharap kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan perlu terus dibina agar semua tahapan penyusunan RPJPD dapat dilalui dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada," katanya.
Sementara Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Diah Sajekti Widowati Sigit mengatakan penandatanganan berita acara itu penting guna menyempurnakan RPJPD yang telah dibahas sebelumnya bersama pengelola program masing-masing perangkat daerah.
"Kegiatan itu untuk mendapatkan saran dan masukan dari perangkat daerah untuk penyempurnaan penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo tahun 2025 - 2045," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023