Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur memberikan pendampingan sertifikasi halal dan izin edar kepada pelaku usaha yang ada di kabupaten setempat supaya bisa naik kelas.
Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati di Mojokerto Selasa mengatakan upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha rumah industri olahan atau biasa disebut home industry.
"Sehingga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Industri Rumah Olahan (IKIRO) Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Jawa Timur, berlangsung di gedung pertemuan Bumi Majapahit, Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu.
Diikuti sedikitnya 104 pelaku usaha rumah industri olahan se-Kabupaten Mojokerto. Kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan Disperindag Kabupaten Mojokerto dan Dinkes Kabupaten Mojokerto itu, untuk membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal.
Selain itu, dilaksanakan kegiatan ini, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga bisa mendukung pelaksanaan Pemilu damai tahun 2024.
Bupati Ikfina sangat mengapresiasi atas dilaksanakan kegiatan ini yang dapat meningkatkan daya saing para pelaku usaha home industry, yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi dengan cepat akibat dampak dari pandemi COVID-19.
"Terima kasih banyak kepada IKAPPI dan IKIRO yang menyelenggarakan kegiatan ini, saya minta tolong ke depan IKAPPI dan IKIRO bisa menjadi mitra kita, bagaimana kita melakukan pendampingan dan pembinaan untuk para pelaku industri di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Selain itu, dalam memulihkan ekonomi di Bumi Majapahit, Bupati Ikfina menegaskan, bahwa Pemkab Mojokerto berkomitmen untuk memperbaiki pasar-pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan melaksanakan program dari Disperindag Kabupaten Mojokerto yakni pasar bersih, sehat, dan ramai (Berseri) yang didukung dengan wifi.
"Jadi minta maaf kalau pembangunannya tidak langsung beres, karena anggarannya harus disesuaikan dengan skala prioritas. Tahun 2023-2024 menjadi skala prioritas adalah Pemilu dan Pilkada serentak yang ini harus dibiayai oleh pemerintah," Tuturnya.
Lanjut Ikfina, menciptakan situasi aman dan kondusif pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dapat menjadi salah satu upaya dalam memulihkan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Maka, Ia meminta, para pelaku dapat fokus mengembangkan usahanya dan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024.
"Anda adalah pelaku ekonomi yang punya usaha industri rumah olahan, saya minta tolong anda tetap fokus pada industri olahan anda, tetapi jangan lupa hak suaranya tetap dipakai," jelasnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023