Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur (Jatim) melakukan studi kelayakan lokasi Indonesia Islamic Science Park (IISP) yang rencananya akan di bangun di wilayah Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Rabu.
"Sekarang kami meminta masukan pada pemerintah daerah, sebagai tahap awal untuk merancang studi kelayakan pembangunan IISP," kata Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur Bappeda Jatim Sri Putriatun di sela-sela acara diskusi terfokus di Bangkalan, Rabu.
Menurutnya, kelayakan pembangunan IISP harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya teknis, sosial, lingkungan dan sisi ekonomi. "Jika tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan layak," katanya.
Karena itu, sambung Sri, semua elemen masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan itu diundang, baik dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
"Kami juga meminta masukan pada mereka, seperti apa yang diinginkan dan koreksinya bagaimana," ujar Sri.
Pembangunan IISP ini, menurutnya, membutuhkan lahan yang cukup luas. Sekitar 38 hektare perlu dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan di wilayah Labang.
"Sebagian sudah ada yang dibebaskan, karena lahan yang digunakan merupakan lahan BPWS, sisanya harus segera dibebaskan, rencananya menggunakan APBD Jatim untuk pembebasannya," kata Sri.
Kepala Seksi Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Jatim Feilgie Surayaprana menjelaskan diskusi terfokus tentang pembangunan IISP itu dilakukan sebagai langkah awal melihat persiapan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi pembangunan.
"Tadi kami diskusi kami sampaikan dokumen-dokumen perencanaan dan penataan tata ruang di kawasan sekitar lokasi, yakni di Kecamatan Labang, Bangkalan," katanya,.
Menurut Feilgie, pembangunan IISP merupakan prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbang Kertosusilo), sehingga tahun 2024 harusnya selesai.
"Kalau perkiraan realisasinya saya belum bisa memperkirakan, tapi targetnya 2024 harus selesai, cuma mungkin masih ada kendala," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Sekarang kami meminta masukan pada pemerintah daerah, sebagai tahap awal untuk merancang studi kelayakan pembangunan IISP," kata Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur Bappeda Jatim Sri Putriatun di sela-sela acara diskusi terfokus di Bangkalan, Rabu.
Menurutnya, kelayakan pembangunan IISP harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya teknis, sosial, lingkungan dan sisi ekonomi. "Jika tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan layak," katanya.
Karena itu, sambung Sri, semua elemen masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan itu diundang, baik dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
"Kami juga meminta masukan pada mereka, seperti apa yang diinginkan dan koreksinya bagaimana," ujar Sri.
Pembangunan IISP ini, menurutnya, membutuhkan lahan yang cukup luas. Sekitar 38 hektare perlu dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan di wilayah Labang.
"Sebagian sudah ada yang dibebaskan, karena lahan yang digunakan merupakan lahan BPWS, sisanya harus segera dibebaskan, rencananya menggunakan APBD Jatim untuk pembebasannya," kata Sri.
Kepala Seksi Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Jatim Feilgie Surayaprana menjelaskan diskusi terfokus tentang pembangunan IISP itu dilakukan sebagai langkah awal melihat persiapan Kabupaten Bangkalan sebagai lokasi pembangunan.
"Tadi kami diskusi kami sampaikan dokumen-dokumen perencanaan dan penataan tata ruang di kawasan sekitar lokasi, yakni di Kecamatan Labang, Bangkalan," katanya,.
Menurut Feilgie, pembangunan IISP merupakan prioritas utama dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Daerah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbang Kertosusilo), sehingga tahun 2024 harusnya selesai.
"Kalau perkiraan realisasinya saya belum bisa memperkirakan, tapi targetnya 2024 harus selesai, cuma mungkin masih ada kendala," katanya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023