Surabaya - Komisi I DPR RI meminta masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemanfaatan dan pengembangan industri strategis pertahanan (RUU PPIP) ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jumat. Ketua Rombongan Komisi I DPR RI, Hajono Isman, mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan RUU ini, karena itu pihaknya meminta masukan dari kalangan akademisi di antaranya ITS dan ITB untuk menyempurnakan draft RUU ini. "Kami upayakan RUU tentang pemanfaatan BUMN Industri Strategis untuk Pertahanan diselesaikan tahun ini, karena itu kami minta masukan dari perguruan tinggi," katanya di Gedung Rektorat ITS. Anggota Komisi I lainnya, Heri Ahmadi, menambahkan, industri dalam negeri sangat diperlukan untuk pemenuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) sehingga tidak perlu dari luar. "Itu merupakan komitmen Komisi I sejak awal untuk memberikan dukungan sepenuhnya agar memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) tersebut," katanya. Untuk itu, salah satu upaya DPR RI adalah mengeluarkan usul inisiatif DPR tentang RUU pengembangan dan pemanfaatan BUMNIS untuk pertahanan. Selain itu, pihaknya juga memiliki komitmen agar Indonesia memiliki TNI yang kuat dengan dukungan Alutsisita yang memadai serta prioritas memanfaatkan industri dalam negeri. Menanggapi hal itu, Pembantu Rektor (PR) IV ITS (Bidang Kerja Sama), Prof Darminto, mengatakan, industri pertahanan saat ini berada di luar sistem pertahanan dan keamanan, sehingga koordinasinya sangat lemah. "Mungkin nantinya bisa diatasi dengan RUU ini, sehingga dipertimbangkan posisi industri pertahanan itu," ujarnya. Darminto juga berharap, perguruan tinggi dilibatkan dalam proses penelitian hingga pembuatan persenjataan. "Dengan begitu, peran PTN bisa langsung menunjang peran sistem hankam," katanya. Dalam pertemuan itu, topik pembicaraan pun berkembang pada prestasi mahasiswa Jurusan Teknik Kimia ITS Surabaya sebagai juara ketiga dalam "Chemical Engineering Car Competition" (Chem-E Car) atau lomba mobil berbahan bakar energi alternatif di Jerman. "Prestasi itu menandakan bahwa kita sangat bisa mandiri, karena itu kemandirian lewat UU PPIP harus dilaksanakan. ITS mengusulkan kemandirian lewat optimalisasi PT PAL, jangan beli kapal lagi dari asing, lhawong kita mampu, kok," kata PR I ITS (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) Prof Herman Sasongko.

Pewarta:

Editor : Endang Sukarelawati


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011