Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Meutya Viada Hafid menyatakan, geram dengan sikap pimpinan Badan Anggaran DPR yang memboikot dan menghentikan pembahasan RAPBN 2012. "? ?Sudah berhari-hari belum ada juga kepastian mengenai kapan Banggar (badan anggaran) akan kembali bekerja membahas RAPBN 2012. Nasib RAPBN 2012, yang vital karena mengatur pendapatan belanja negara untuk rakyat menjadi terkatung," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa. Meutya menyatakan kecewa dengan sikap pimpinan Badan Anggaran DPR yang menghentikan pembahasan RAPBN 2012. "Saya amat geram dengan sikap pimpinan Banggar tersebut, Di Komisi 11, pembahasan RAPBN ini sudah dilakukan berhari-hari, sampai larut malam, bahkan juga melalui tahapan konsinyering, karena mengejar waktu," ucapnya. Dia menyatakan, pemboikotan atau dikembalikan ke pimpinan DPR (apapun namanya itu) membuat kinerja menjadi tidak efektif, seperti tidak menganggap kerja kawan kawan di komisi. "Menghamburkan waktu yang sudah diluangkan yang seharusnya jika begini bisa dialokasikan untuk tugas-tugas lainnnya," ujarnya. Meutya yang sebelumnya menjadi presenter berita dan "talkshow" di Metrotv itu mengemukakan, pembahasan secara teknis di DPR dilakukan di komisi-komisi. "Jadi peruntukan detail dan rinci dari RAPBN dibahas di Komisi 11 dan komisi terkait. Lalu fungsi Banggar adalah memutuskan menerima atau tidak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, bukan lagi membahas detil kebijakan, apalagi memboikot," katanya, menegaskan. Menurut dia, keputusan pimpinan Banggar memboikot atau menghentikan pembahasan RAPBN 2012 juga seolah memboikot keputusan teman-teman DPR di komisi yang telah RAPBN. "Lagipula harus diingat, tidak ada aturan dalam UU Parlemen dan tatib yang mengatur mengenai 'boikot'," katanya. "Di luar masalah RAPBN 2012, yang amat sangat saya sayangkan adalah dampak yang diakibatkan semakin membuat 'trust' terhadap DPR itu hilang. Di DPR ini 'kan banyak juga anggota yang bersusah-payah mencoba menjembatani dan mengembalikan komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat ini dengan rakyat, yang hampir hilang akibat distrust yang tinggi," paparnya. Dia berkata "Ini kerja yang membutuhkan waktu dan kesabaran, di tengah citra DPR yang sudah semakin buruk. Sikap Banggar untuk boikot ini semakin menjauhkan itu. Sementara tanpa 'trus't dan kepercayaan masyarakat, semakin sulit untuk melakukan fungsi utama DPR ke depan". "Ini makin memberatkan tugas kami di DPR," kata politisi Fraksi Partai Golkar DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara I ini. ? ?Banggar DPR, menurut Meutya, seharusnya sadar bahwa sikap "absurd" mereka ini tidak hanya membuat mereka berhadapan dengan KPK dan masyarakat, tapi juga berhadapan dengan anggota DPR yang mencoba bekerja benar. "Pemboikotan tidak hanya berdampak buruk terhadap perencanaan ekonomi negara kedepan, tapi memukul upaya membangun 'good governance', juga upaya merajut kembali jembatan komunikasi DPR dan rakyat yang kini dilakukan dengan tertatih dan susah payah," ujar Meutya.

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011