Dinas Pendidikan Kota Kediri segera memanfaatkan aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) versi terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan terkait penyelenggaraan serta validasi data sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan menjelaskan dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud RI digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
"Jadi semua data terkait pengelolaan dan penyelenggaraan setiap sekolah ada di dapodik. Fungsinya selain mencatat juga validasi data sekolah yang akan dibaca Kemendikbud RI dan dinas pendidikan," katanya di Kediri, Selasa.
Ia menjelaskan, dalam dapodik versi 2024, Kemendikbud RI telah melakukan penyempurnaan terkait menu layanan berupa penambahan notifikasi bantuan dari pusat.
Adapun notifikasi yang muncul di antaranya bantuan dari pemerintah berupa laptop chrome book Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
"Jadi dulunya bantuan dari pemerintah sudah dimasukkan tapi tidak secara detail bahwa itu bantuan dari pemerintah," kata dia.
Menurut Anang, tidak semua lembaga dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi guna mendapatkan bantuan.
"Kalau tidak memiliki komputer maupun komputer jinjing ANBK di sekolahnya dengan status kepemilikan pinjam/sewa atau status ketika menjalankan ANBK menumpang di sekolah lain maka berhak mendapatkan bantuan pemerintah," kata dia.
Ia menambahkan, dalam meluncurkan aplikasi terbarunya, Kemendikbud RI selalu mengedepankan pembaharuan setiap menu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam versi ini, aplikasi Dapodik telah terintegrasi dengan berbagai kementerian, di antaranya Kemendagri RI melalui dispendukcapil terkait dengan data guru dan siswa, Kemensos RImelalui dinsos untuk bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Dinas Pendidikan Kota Kediri juga telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh seluruh guru SD dan SMP negeri/swasta se-Kota Kediri.
Anang menyebut tujuan dilangsungkannya bimtek tersebut untuk menyamakan pemahaman terkait dengan penggunaan dapodik di awal tahun pelajaran 2023/2024 sekaligus untuk memastikan bahwa setiap sekolah khususnya SD dan SMP bisa melakukan verifikasi dan validasi dapodik 2023/2024.
"Memang cut off dapodik untuk kegiatan tahun pelajaran 2023/2024 dan tahun anggaran 2024 per 31 Agustus 2023. Itulah dasar kami melaksanakan bimtek ini," ujar Anang.
Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari yakni gelombang pertama pada Selasa (8/8) diikuti seluruh tenaga pendidik jenjang SD negeri/swasta se-Kecamatan Kota dan SMP negeri/swasta se-Kota Kediri, sedangkan pada hari Rabu (9/8) kegiatan diikuti oleh seluruh tenaga pendidik jenjang SD negeri/swasta se-Kecamatan Pesantren dan Mojoroto.
Anang berharap melalui penyegaran dalam versi terkini lebih mudah dalam melayani masyarakat serta memudahkan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Anang Kurniawan menjelaskan dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud RI digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
"Jadi semua data terkait pengelolaan dan penyelenggaraan setiap sekolah ada di dapodik. Fungsinya selain mencatat juga validasi data sekolah yang akan dibaca Kemendikbud RI dan dinas pendidikan," katanya di Kediri, Selasa.
Ia menjelaskan, dalam dapodik versi 2024, Kemendikbud RI telah melakukan penyempurnaan terkait menu layanan berupa penambahan notifikasi bantuan dari pusat.
Adapun notifikasi yang muncul di antaranya bantuan dari pemerintah berupa laptop chrome book Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
"Jadi dulunya bantuan dari pemerintah sudah dimasukkan tapi tidak secara detail bahwa itu bantuan dari pemerintah," kata dia.
Menurut Anang, tidak semua lembaga dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut. Terdapat kriteria yang harus dipenuhi guna mendapatkan bantuan.
"Kalau tidak memiliki komputer maupun komputer jinjing ANBK di sekolahnya dengan status kepemilikan pinjam/sewa atau status ketika menjalankan ANBK menumpang di sekolah lain maka berhak mendapatkan bantuan pemerintah," kata dia.
Ia menambahkan, dalam meluncurkan aplikasi terbarunya, Kemendikbud RI selalu mengedepankan pembaharuan setiap menu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam versi ini, aplikasi Dapodik telah terintegrasi dengan berbagai kementerian, di antaranya Kemendagri RI melalui dispendukcapil terkait dengan data guru dan siswa, Kemensos RImelalui dinsos untuk bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Dinas Pendidikan Kota Kediri juga telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti oleh seluruh guru SD dan SMP negeri/swasta se-Kota Kediri.
Anang menyebut tujuan dilangsungkannya bimtek tersebut untuk menyamakan pemahaman terkait dengan penggunaan dapodik di awal tahun pelajaran 2023/2024 sekaligus untuk memastikan bahwa setiap sekolah khususnya SD dan SMP bisa melakukan verifikasi dan validasi dapodik 2023/2024.
"Memang cut off dapodik untuk kegiatan tahun pelajaran 2023/2024 dan tahun anggaran 2024 per 31 Agustus 2023. Itulah dasar kami melaksanakan bimtek ini," ujar Anang.
Kegiatan tersebut akan berlangsung selama dua hari yakni gelombang pertama pada Selasa (8/8) diikuti seluruh tenaga pendidik jenjang SD negeri/swasta se-Kecamatan Kota dan SMP negeri/swasta se-Kota Kediri, sedangkan pada hari Rabu (9/8) kegiatan diikuti oleh seluruh tenaga pendidik jenjang SD negeri/swasta se-Kecamatan Pesantren dan Mojoroto.
Anang berharap melalui penyegaran dalam versi terkini lebih mudah dalam melayani masyarakat serta memudahkan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023