Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pejabat di lingkungan pemerintah kota setempat harus berani cepat mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah.
"Termasuk juga bertemu dan mendengarkan langsung berbagai persoalan di tengah masyarakat meski tidak dilakukan secara formal," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jatim, Senin.
Menurut dia, hal itu selalu ditekankan setiap bertemu dengan pejabat Pemkot Surabaya mulai dari Kepala Perangkat Daerah (PD), camat hingga lurah.
Terakhir hal itu disampaikan Wali Kota Eri kepada seluruh camat dan lurah di Balai RW XI, Wonokusumo, Semampir, Surabaya belum lama ini.
"Jadi lurah itu harus bertemu RW-nya. Misal ngopi bareng, tidak hanya duduk kerja di kantor. Maksud saya kerja tidak di kantor itu ya begini, ngopi bersama warga. Kalau pagi RT/RW tidak ada, maka malam bisa datang," ujar Cak Eri, panggilan akrabnya.
Ia mengatakan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dinilai berdasarkan hasil kinerja. Artinya, penilaian kerja itu bukan berdasarkan jam ASN tersebut masuk dan pulang dari kantornya.
"Karena kerja dari hasil kinerja, bukan jam kerja masuk. Apa manfaatnya buat masyarakat, apa dampaknya, apa yang berhasil dipotong di sana, kemiskinan berapa persen turunnya. Itu yang kami nilai," katanya.
Dengan model penyelesaian masalah seperti ini, Cak Eri mengharapkan ada kedekatan lebih antara lurah dan pengurus RT/RW, LPMK hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
Dengan demikian, setiap lurah akan memiliki kontrak kinerja penyelesaian masalah di setiap wilayahnya.
Selain itu, Cak Eri juga mengingatkan agar WhatsApp grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW, dan LPMK, tidak digunakan untuk membahas politik.
Sebab menurutnya, grup Forkom dibuat agar para pejabat Pemkot Surabaya bisa lebih dekat dengan warganya. Dengan demikian, diharapkan segala persoalan di setiap wilayah dapat segera dilaporkan dan diselesaikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Termasuk juga bertemu dan mendengarkan langsung berbagai persoalan di tengah masyarakat meski tidak dilakukan secara formal," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jatim, Senin.
Menurut dia, hal itu selalu ditekankan setiap bertemu dengan pejabat Pemkot Surabaya mulai dari Kepala Perangkat Daerah (PD), camat hingga lurah.
Terakhir hal itu disampaikan Wali Kota Eri kepada seluruh camat dan lurah di Balai RW XI, Wonokusumo, Semampir, Surabaya belum lama ini.
"Jadi lurah itu harus bertemu RW-nya. Misal ngopi bareng, tidak hanya duduk kerja di kantor. Maksud saya kerja tidak di kantor itu ya begini, ngopi bersama warga. Kalau pagi RT/RW tidak ada, maka malam bisa datang," ujar Cak Eri, panggilan akrabnya.
Ia mengatakan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya dinilai berdasarkan hasil kinerja. Artinya, penilaian kerja itu bukan berdasarkan jam ASN tersebut masuk dan pulang dari kantornya.
"Karena kerja dari hasil kinerja, bukan jam kerja masuk. Apa manfaatnya buat masyarakat, apa dampaknya, apa yang berhasil dipotong di sana, kemiskinan berapa persen turunnya. Itu yang kami nilai," katanya.
Dengan model penyelesaian masalah seperti ini, Cak Eri mengharapkan ada kedekatan lebih antara lurah dan pengurus RT/RW, LPMK hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
Dengan demikian, setiap lurah akan memiliki kontrak kinerja penyelesaian masalah di setiap wilayahnya.
Selain itu, Cak Eri juga mengingatkan agar WhatsApp grup Forum Komunikasi (WAG Forkom) RT, RW, dan LPMK, tidak digunakan untuk membahas politik.
Sebab menurutnya, grup Forkom dibuat agar para pejabat Pemkot Surabaya bisa lebih dekat dengan warganya. Dengan demikian, diharapkan segala persoalan di setiap wilayah dapat segera dilaporkan dan diselesaikan.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023