Yangon (ANTARA/AFP) - Satu utusan hak asasi manusia PBB diizinkan mengunjungi Myanmar pekan depan untuk pertama kali dalam lebih dari satu tahun,kata para pejabat, Rabu, di tengah-tengah ada tanda-tanda rezim itu menerima kecaman-kecaman terhadapnya. Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar,akan bertemu dengan para pejabat senior pemerintah termasuk menteri-menteri pertahanan dan luar negeri, dalam kunjungannya 21-25 Agustus, kata seorang pejabat pemerintah Myanmar. "Ia juga akan mengunjungi parlemen dan bertemu dengan para anggota parlemen," katanya kepada AFP. Quintana terakhir mengunjungi Myanmar Februari 2010 tetapi tidak diizinkan bertemu dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, yang saat itu berada dalam tahanan rumah. Permintaannya untuk mengunjungi kembali negara itu ditolak sampai sekarang. Saat ini Quintana diperkirakan akan bertemu dengan pemenang hadiah Nobel Perdamaian itu yang dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah pemilu November tahun lalu,kata seorang pejabat kedua pemerintah. Itu akan merupakan perundingan pertama antara pengacara Argentina itu dan pemimimpin demokrasi Myanmar itu. Utusan PBB itu menjadi pengeritik keras para penguasa Myanmar, yang membuat junta marah setelah lawatan terakhirnya dengan menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia mungkin meningkat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan PBB dapat mengeluarkan perintah penangkapan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindakan itu. Tetapi dalam waktu belakangan ini ada tanda-tanda karena pemerintah sipil baru negara itu ingin tampil dalam sikap yang lebih baik setelah penyerahan kekuasaan resmi dari junta militer Maret lalu. Hubungan tampaknya mencair dengan Suu Kyi ketika pemimpin berusia 66 tahun itu melakukan perundingan babak kedua dengan menteri perburuhan Aung Kyi pekan lalu, dan Myanmar berjanji akan melanjutkan dialog itu. Pada hari Minggu , Suu Kyi mengunjungi daerah Bago untuk pertama kali lawatan politik di luar kota tempat tinggalnya sejak ia dibebaskan dari tahaan rumah,berpidato dihadapan ribuan pendukungnya. Amerika Serikat, yang mengatakan pihaknya siap bekerja sama untuk membentuk satu komisi penyelidik hak asasi manusia di Myanmar, pada Senin menyambut baik tindakan pihak berwenang Myanmar mengizinkan Suu Kyi bepergian. AS dan masyarakat internasional menyerukan sejumlah reformasi di Myanmar-- yang berada dibawah kekusaan milter hampir setengah abad -- termasuk pembebasan sekitar 2.000 tahanan politik.

Pewarta:

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011