Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan segera memiliki laboratorium yang bisa untuk meneliti kandungan mikroplastik di ikan sehingga bisa mendeteksi ikan yang aman dikonsumsi.
"Di Indonesia belum ada yang bisa sehingga kami meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk bisa membangun laboratorium mikroplastik sehingga ikan yang ditangkap bisa didapatkan berapa kandungan mikroplastik, apakah aman atau tidak," kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM Widodo Sumiyanto saat di Kediri, Jawa Timur, Jumat.
Widodo dalam acara Bulan Mutu Karantina (BMI) ke-8 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri itu menambahkan tahun 2023 ini sudah mulai dilakukan penelitian mikroplastik sejak dinyatakan bebas sampah plastik.
BKIPM juga menambahkan akan melakukan penelitian kandungan mikroplastik di ikan, namun eberapa alat yang dimanfaatkan untuk penelitian kandungan mikroplastik itu belum ada, sehingga perlu diadakan.
Ia menambahkan BKIPM mempunyai 47 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, ada satu laboratorium yang menjadi acuan, yakni balai uji standar di Jakarta.
Untuk mengetahui kondisi ikan seperti cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, cemaran keamanan pangan di laboratorium BKIPM sudah bisa dilakukan pengecekan, namun yang mikrobiologi belum ada fasilitas penunjangnya.
"Nanti setelah balai uji standar di Jakarta bisa, kami akan sebarkan ke 46 laboratorium di BKIPM," kata dia.
Ia juga menambahkan, untuk kebutuhan anggaran pun tergantung metode yang digunakan. Jika metode sederhana, anggaran bisa kecil di bawah Rp1 miliar, namun jika memilih yang komplet anggaran yang dibutuhkan bisa antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
"Kami upayakan sederhana dulu. Nanti kalau jadi pengembangan dari dukungan Komisi IV DPR RI," kata dia.
Dirinya juga menegaskan, di tahun 2023 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk bangkit lebih kuat dan berkembang pesat memajukan sektor kelautan dan perikanan. Dengan memegang teguh prinsip ekonomi biru, KKP akan mewujudkan masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang semakin maju dan sejahtera.
Melalui kegiatan Bulan Mutu Karantina ini, diharapkan BKIPM dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga hasil perikanan Indonesia semakin terjamin mutu dan kesehatannya, mempunyai daya saing yang tinggi, serta tetap terjaga kelestariannya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan laboratorium itu penting dimiliki PKIPM karena fenomena pencemaran mikroplastik juga harus diperhatikan, apalagi di Indonesia banyak laut.
"Itu (laboratorium mikroplastik) itu penting, apalagi perikanan Indonesia berorientasi ekspor. Itu menjadi catatan Komisi IV DPR RI supaya ada laboratorium, karena memang butuh alat itu," kata Anggia.
Dalam kegiatan itu, juga dilakukan pemberian bantuan produk perikanan untuk warga dari pelaku usaha perikanan lokal wilayah Desa dan sekitarnya, sehingga kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Di Indonesia belum ada yang bisa sehingga kami meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI untuk bisa membangun laboratorium mikroplastik sehingga ikan yang ditangkap bisa didapatkan berapa kandungan mikroplastik, apakah aman atau tidak," kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM Widodo Sumiyanto saat di Kediri, Jawa Timur, Jumat.
Widodo dalam acara Bulan Mutu Karantina (BMI) ke-8 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri itu menambahkan tahun 2023 ini sudah mulai dilakukan penelitian mikroplastik sejak dinyatakan bebas sampah plastik.
BKIPM juga menambahkan akan melakukan penelitian kandungan mikroplastik di ikan, namun eberapa alat yang dimanfaatkan untuk penelitian kandungan mikroplastik itu belum ada, sehingga perlu diadakan.
Ia menambahkan BKIPM mempunyai 47 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, ada satu laboratorium yang menjadi acuan, yakni balai uji standar di Jakarta.
Untuk mengetahui kondisi ikan seperti cemaran mikrobiologi, cemaran kimia, cemaran keamanan pangan di laboratorium BKIPM sudah bisa dilakukan pengecekan, namun yang mikrobiologi belum ada fasilitas penunjangnya.
"Nanti setelah balai uji standar di Jakarta bisa, kami akan sebarkan ke 46 laboratorium di BKIPM," kata dia.
Ia juga menambahkan, untuk kebutuhan anggaran pun tergantung metode yang digunakan. Jika metode sederhana, anggaran bisa kecil di bawah Rp1 miliar, namun jika memilih yang komplet anggaran yang dibutuhkan bisa antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
"Kami upayakan sederhana dulu. Nanti kalau jadi pengembangan dari dukungan Komisi IV DPR RI," kata dia.
Dirinya juga menegaskan, di tahun 2023 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk bangkit lebih kuat dan berkembang pesat memajukan sektor kelautan dan perikanan. Dengan memegang teguh prinsip ekonomi biru, KKP akan mewujudkan masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang semakin maju dan sejahtera.
Melalui kegiatan Bulan Mutu Karantina ini, diharapkan BKIPM dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga hasil perikanan Indonesia semakin terjamin mutu dan kesehatannya, mempunyai daya saing yang tinggi, serta tetap terjaga kelestariannya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan laboratorium itu penting dimiliki PKIPM karena fenomena pencemaran mikroplastik juga harus diperhatikan, apalagi di Indonesia banyak laut.
"Itu (laboratorium mikroplastik) itu penting, apalagi perikanan Indonesia berorientasi ekspor. Itu menjadi catatan Komisi IV DPR RI supaya ada laboratorium, karena memang butuh alat itu," kata Anggia.
Dalam kegiatan itu, juga dilakukan pemberian bantuan produk perikanan untuk warga dari pelaku usaha perikanan lokal wilayah Desa dan sekitarnya, sehingga kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023