Pemerintah Kota Surabaya bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mencari solusi untuk warga miskin yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu, mengatakan pemkot dengan pendamping PKH dan BPNT perlu menyamakan kinerja dan cara kerja.
"Ini sekaligus memahamkan kembali bahwa data kemiskinan di Surabaya ini ada yang mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah pusat sesuai dengan kuotanya," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Hal itu disampaikan Cak Eri dalam pertemuan dengan para pendamping PKH dan BPNT di Balai Kota Surabaya pada Sabtu (25/3).
Menurut dia, kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya sebanyak 58 ribu, sedangkan keluarga miskin di Surabaya sebanyak 75 ribu KK.
"Jadi, pasti ada yang tidak mendapatkan kuota PKH dan BPNT. Nah, ini yang kami carikan solusi bersama," katanya.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengaku akan menyempurnakan aplikasi yang ada di Pemkot Surabaya dengan cara mengurutkan sesuai umur data kemiskinan di Surabaya. Makanya, nanti dari usia tua sampai yang paling muda akan diketahui.
"Mungkin yang nomor 74 ribu - 75 ribu, yang muda-muda umurnya. Nah, harapan saya nanti yang tidak mendapatkan intervensi dari Kemensos, kami berikan bantuan dalam bentuk pekerjaan, sehingga dia juga bisa terlepas dari garis kemiskinan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam aplikasi itu nanti akan lebih detail data warga miskin itu, terutama akan disesuaikan dengan klasifikasi dari PKH dan BPNT, mulai dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nantinya pihak RT dan RW bisa melihat dan bisa mengusulkan lebih tepat sasaran.
"Saya juga meminta kepada RT, RW, LPMK, lurah dan camat kalau sudah mengusulkan bulan ini, jangan sampai mengusulkan lagi bulan depan. Datanya bisa kacau nanti kalau begitu," katanya.
Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada para pendamping PKH dan BPNT yang selama ini sudah mendampingi warga miskin di Surabaya. Dia juga mengajak mereka untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengentas kemiskinan di Kota Surabaya.
"Tujuan kita sama untuk mengentas kemiskinan di Surabaya dan menyejahterakan warga Surabaya," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Wilayah Jawa Timur 3, Agus Sudrajat mengakui bahwa sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH Surabaya dengan Pemkot Surabaya sudah sangat bagus.
Apalagi, di masanya Wali Kota Eri ini, sudah mengajak pendamping PKH untuk berdiskusi dan mengajak bergerak bersama demi mengentas kemiskinan.
"Kami juga sudah menggunakan aplikasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitasnya jelas dan bisa diakses semua pihak. Jadi, kami akan terus bersinergi dan bergerak bersama demi menuntaskan kemiskinan di Surabaya," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Minggu, mengatakan pemkot dengan pendamping PKH dan BPNT perlu menyamakan kinerja dan cara kerja.
"Ini sekaligus memahamkan kembali bahwa data kemiskinan di Surabaya ini ada yang mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah pusat sesuai dengan kuotanya," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Hal itu disampaikan Cak Eri dalam pertemuan dengan para pendamping PKH dan BPNT di Balai Kota Surabaya pada Sabtu (25/3).
Menurut dia, kuota bantuan dari pemerintah pusat untuk Kota Surabaya sebanyak 58 ribu, sedangkan keluarga miskin di Surabaya sebanyak 75 ribu KK.
"Jadi, pasti ada yang tidak mendapatkan kuota PKH dan BPNT. Nah, ini yang kami carikan solusi bersama," katanya.
Oleh karena itu, Wali Kota Eri mengaku akan menyempurnakan aplikasi yang ada di Pemkot Surabaya dengan cara mengurutkan sesuai umur data kemiskinan di Surabaya. Makanya, nanti dari usia tua sampai yang paling muda akan diketahui.
"Mungkin yang nomor 74 ribu - 75 ribu, yang muda-muda umurnya. Nah, harapan saya nanti yang tidak mendapatkan intervensi dari Kemensos, kami berikan bantuan dalam bentuk pekerjaan, sehingga dia juga bisa terlepas dari garis kemiskinan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam aplikasi itu nanti akan lebih detail data warga miskin itu, terutama akan disesuaikan dengan klasifikasi dari PKH dan BPNT, mulai dari pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nantinya pihak RT dan RW bisa melihat dan bisa mengusulkan lebih tepat sasaran.
"Saya juga meminta kepada RT, RW, LPMK, lurah dan camat kalau sudah mengusulkan bulan ini, jangan sampai mengusulkan lagi bulan depan. Datanya bisa kacau nanti kalau begitu," katanya.
Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada para pendamping PKH dan BPNT yang selama ini sudah mendampingi warga miskin di Surabaya. Dia juga mengajak mereka untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengentas kemiskinan di Kota Surabaya.
"Tujuan kita sama untuk mengentas kemiskinan di Surabaya dan menyejahterakan warga Surabaya," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Wilayah Jawa Timur 3, Agus Sudrajat mengakui bahwa sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH Surabaya dengan Pemkot Surabaya sudah sangat bagus.
Apalagi, di masanya Wali Kota Eri ini, sudah mengajak pendamping PKH untuk berdiskusi dan mengajak bergerak bersama demi mengentas kemiskinan.
"Kami juga sudah menggunakan aplikasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitasnya jelas dan bisa diakses semua pihak. Jadi, kami akan terus bersinergi dan bergerak bersama demi menuntaskan kemiskinan di Surabaya," ucapnya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023