Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur siaga penuh mewaspadai penyebaran PMK pada hewan ternak, khususnya yang masuk wilayah tersebut.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan titik razia menyasar perbatasan dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Bali, bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Peternakan setempat.
"Tiap hewan ternak yang mau masuk Jatim, ada tim yang memeriksa dari dinas peternakan. Lalu kami menyemprot disinfektan dan teman kepolisian melihat berkasnya apakah distribusi hewan itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumennya atau belum," ujarnya.
BPBD Jatim, lanjutnya, berupaya mencapai target penurunan PMK dengan menargetkan hingga nol kasus di seluruh wilayah, di Jatim dengan upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK serta memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati.
"Target kita mewujudkan nol kasus di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Kita juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan serta mengadakan razia di perbatasan wilayah lalu lintas hewan ternak, yang akan masuk ke wilayah Provinsi Jatim," ucapnya.
Hingga saat ini, menurut dia, pihaknya juga siaga untuk mengawasi dan mengantisipasi lalu lintas sapi dari Jateng yang masuk ke Jatim atau sebaliknya, guna menekan penyebaran kasus.
"Karena kalau kita giat melakukan penyemprotan dan sosialisasi di sini, tetapi dari Jateng tidak, kan bisa kebobolan. Sehingga kami minta kerja sama antar dua wilayah ini harus secara baik sehingga bisa mengantisipasi ternak dari Jateng ke Jatim atau sebaliknya," ucapnya.
Namun, lanjutnya, sesuai grafik di BPBD Jatim terjadi angka penurunan dan kenaikan cukup signifikan meski lalu lintas ternak sangat padat.
Sementara itu, berdasarkan update situasi kasus penanganan PMK pada ternak di Jatim tercatat 198.364 kasus, bertambah 136 ekor menjadi 198.500 kasus per 14 Maret 2023.
Sedangkan kasus sakit, sebelumnya tercatat 2.875 ekor atau 1,45 persen, jumlah tersebut kemudian bertambah 136 ekor.
Sementara untuk yang sembuh, sebelumnya ada 188.494 atau 95,02 persen, bertambah lagi tujuh ekor ternak.
Selain itu, pada kasus potong paksa tercatat 2.679 ekor atau 1,35 persen yang kemudian bertambah sebanyak 18 ekor.
Menurut data dalam grafis, lanjutnya, upaya yang dilakukan Satgas PMK Jatim bersama instansi lainnya tampak membuahkan hasil dengan turunnya angka kematian ternak, yang sebelumnya 147 kasus kematian, kini menjadi 136 kasus.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menekan angka kematian dengan melakukan vaksinasi di sejumlah kota atau kabupaten di wilayah Jatim.
"Kota Surabaya mencapai 100 persen, Malang 94 persen, di Kabupaten Pacitan 112 persen, Kabupaten Tuban 111 persen dan di Kabupaten Bondowoso 104 persen," katanya.
Masyarakat atau peternak, kata dia, diimbau segera menghubungi petugas Satgas PMK di wilayahnya masing-masing jika mendapati ternaknya ditemukan kelainan atau diperlukan tindakan, termasuk untuk mendapatkan vaksin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan titik razia menyasar perbatasan dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Bali, bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Peternakan setempat.
"Tiap hewan ternak yang mau masuk Jatim, ada tim yang memeriksa dari dinas peternakan. Lalu kami menyemprot disinfektan dan teman kepolisian melihat berkasnya apakah distribusi hewan itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumennya atau belum," ujarnya.
BPBD Jatim, lanjutnya, berupaya mencapai target penurunan PMK dengan menargetkan hingga nol kasus di seluruh wilayah, di Jatim dengan upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK serta memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati.
"Target kita mewujudkan nol kasus di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait PMK. Kita juga memberikan bantuan jika mendapati ada ternak mati. Termasuk melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan serta mengadakan razia di perbatasan wilayah lalu lintas hewan ternak, yang akan masuk ke wilayah Provinsi Jatim," ucapnya.
Hingga saat ini, menurut dia, pihaknya juga siaga untuk mengawasi dan mengantisipasi lalu lintas sapi dari Jateng yang masuk ke Jatim atau sebaliknya, guna menekan penyebaran kasus.
"Karena kalau kita giat melakukan penyemprotan dan sosialisasi di sini, tetapi dari Jateng tidak, kan bisa kebobolan. Sehingga kami minta kerja sama antar dua wilayah ini harus secara baik sehingga bisa mengantisipasi ternak dari Jateng ke Jatim atau sebaliknya," ucapnya.
Namun, lanjutnya, sesuai grafik di BPBD Jatim terjadi angka penurunan dan kenaikan cukup signifikan meski lalu lintas ternak sangat padat.
Sementara itu, berdasarkan update situasi kasus penanganan PMK pada ternak di Jatim tercatat 198.364 kasus, bertambah 136 ekor menjadi 198.500 kasus per 14 Maret 2023.
Sedangkan kasus sakit, sebelumnya tercatat 2.875 ekor atau 1,45 persen, jumlah tersebut kemudian bertambah 136 ekor.
Sementara untuk yang sembuh, sebelumnya ada 188.494 atau 95,02 persen, bertambah lagi tujuh ekor ternak.
Selain itu, pada kasus potong paksa tercatat 2.679 ekor atau 1,35 persen yang kemudian bertambah sebanyak 18 ekor.
Menurut data dalam grafis, lanjutnya, upaya yang dilakukan Satgas PMK Jatim bersama instansi lainnya tampak membuahkan hasil dengan turunnya angka kematian ternak, yang sebelumnya 147 kasus kematian, kini menjadi 136 kasus.
Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menekan angka kematian dengan melakukan vaksinasi di sejumlah kota atau kabupaten di wilayah Jatim.
"Kota Surabaya mencapai 100 persen, Malang 94 persen, di Kabupaten Pacitan 112 persen, Kabupaten Tuban 111 persen dan di Kabupaten Bondowoso 104 persen," katanya.
Masyarakat atau peternak, kata dia, diimbau segera menghubungi petugas Satgas PMK di wilayahnya masing-masing jika mendapati ternaknya ditemukan kelainan atau diperlukan tindakan, termasuk untuk mendapatkan vaksin.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023