Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Timur I John Liberty Hutagaol mengatakan pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 miliar yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pesantren.
"Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non-gelar bagi kalangan pesantren, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri," kata John melalui keterangan resmi, Selasa.
Anggaran itu disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang berasal dari Dana Abadi Pendidikan.
DJP Jawa Timur pun mengajak PWNU untuk menyosialisasikan, sekaligus mengedukasi seluruh Nahdliyin terkait pembayaran pajak.
Besaran penerimaan pajak menopang 70 persen dari pendapatan negara, sekaligus wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan negara.
Pajak yang dibayar nantinya juga dikembalikan kepada masyarakat melalui program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Khusus Jawa Timur, target pajak mencapai Rp101 triliun, sedangkan Rp1.718 triliun target Nasional.
"Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi juga kuat, sehingga ada multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya
DJP Jawa Timur pun bersiap bekerja sama bersama PWNU guna membuka layanan pelatihan, konsultasi bidang pajak bagi mahasiswa dan badan otonom di lingkungan NU.
"Semoga kehadiran kami, menjadi awal yang akan terus berlanjut, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita," kata dia.
Sementara, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar pajak merupakan bagian kedaulatan negara, lantaran fungsi utamanya ditujukan bagi masyarakat.
"Saya minta DJP tidak hanya pandai memungut pajak, tetapi juga aktif melakukan pendampingan warga yang menjadi wajib pajak, agar bisa setara dengan para pengusaha besar demi keadilan ekonomi di Indonesia," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non-gelar bagi kalangan pesantren, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri," kata John melalui keterangan resmi, Selasa.
Anggaran itu disiapkan melalui skema Dana Abadi Pesantren yang berasal dari Dana Abadi Pendidikan.
DJP Jawa Timur pun mengajak PWNU untuk menyosialisasikan, sekaligus mengedukasi seluruh Nahdliyin terkait pembayaran pajak.
Besaran penerimaan pajak menopang 70 persen dari pendapatan negara, sekaligus wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan negara.
Pajak yang dibayar nantinya juga dikembalikan kepada masyarakat melalui program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Khusus Jawa Timur, target pajak mencapai Rp101 triliun, sedangkan Rp1.718 triliun target Nasional.
"Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi juga kuat, sehingga ada multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat," jelasnya
DJP Jawa Timur pun bersiap bekerja sama bersama PWNU guna membuka layanan pelatihan, konsultasi bidang pajak bagi mahasiswa dan badan otonom di lingkungan NU.
"Semoga kehadiran kami, menjadi awal yang akan terus berlanjut, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita," kata dia.
Sementara, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar pajak merupakan bagian kedaulatan negara, lantaran fungsi utamanya ditujukan bagi masyarakat.
"Saya minta DJP tidak hanya pandai memungut pajak, tetapi juga aktif melakukan pendampingan warga yang menjadi wajib pajak, agar bisa setara dengan para pengusaha besar demi keadilan ekonomi di Indonesia," ujarnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023