Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LEM SPSI) meminta adanya upaya penguatan dialog bipartit untuk memberikan kepastian usaha di Indonesia.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi dalam keterangan tertulis yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis mengatakan bahwa ada sejumlah catatan terkait regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap kaum buruh.

"Dialog bipartit diperkuat dan bila sudah sepaham barulah minta negara membuatkan aturannya," ujar Arif.

Arif menjelaskan, dengan adanya ketentuan regulasi yang dinilai memberatkan kaum buruh tersebut, juga membuat para pengusaha merasa tidak mendapatkan kepastian usaha, jika terjadi keregangan hubungan.

Menurut dia, dengan situasi tersebut, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan unsur pengusaha untuk memperkuat dialog bipartit. Sejumlah pelaku usaha yang telah berdiskusi tersebut, sepakat untuk memperkuat upaya bipartit.

"Saya sudah berdiskusi dari unsur pengusaha yang setuju dengan penguatan bipartit tersebut," ujarnya.

Sementara Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan bahwa FSP LEM merupakan jangkar penting bagi KSPSI dan bisa menjadi contoh baik bagi federasi lainnya dalam mengelola serikat buruh. 

"Kalau organisasi buruh biasa, habis kongres atau munas itu pecah dan pecah lagi. Kalau FSP LEM SPSI ini sehabis Munas pastinya semakin kuat dan kokoh dan semakin disegani karena FSP LEM adalah organisasi buruh luar biasa," katanya.

Ia berharap, Musyawarah Nasional Federasi Logam Elektronik dan Mesin SPSI tersebut lebih mengutamakan dialog terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Jika mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan, baru dilakukan voting.

"Jadi usahakan dulu bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu, kalau sangat sulit mencapai mufakat, barulah voting. Janganlah sedikit-sedikit voting," ujarnya.

FSP LEM SPSI yang memiliki anggota kurang lebih sebanyak 250 ribu pekerja ini merupakan federasi yang menaungi pekerja otomotif dan elektronik. FSP LEM SPSI saat ini sedang melaksanakan Musyawarah Nasional yang berlangsung pada 15-17 Februari 2023 di Kota Malang. (*)

Pewarta: Vicki Febrianto

Editor : Abdul Hakim


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023