Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemerintah kabupaten (pemkab) di Pulau Madura pada APBN 2023 sebesar Rp1,59 triliun, meningkat 5,8 persen dari APBN 2022.
"Besaran alokasi belanja ini melalui sejumlah kementerian dan lembaga untuk empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep, Kamis.
Ia menjelaskan pada 2021 alokasi anggaran dari APBN untuk pemerintah kabupaten di Pulau Madura sebesar Rp1,44 triliun, pada 2022 Rp1,50 triliun dan meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp1,59 triliun.
"Ada juga anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah," kata dia.
Menkeu menyebutkan pada 2023 ini transfer ke daerah itu sebesar Rp6,89 triliun, turun 2 persen dibanding 2022 yang kala itu mencapai Rp7,04 triliun.
Jenisnya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Rp450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Nonfisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun dan Hibah Daerah Rp19 miliar.
"Di Madura ini, penerima dana bagi hasil untuk cukai tembakau yang paling banyak adalah Kabupaten Pamekasan," kata Menkeu.
Ia menjelaskan DBH Cukai Tembakau pada 2023 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp106 miliar, lalu Sumenep di urutan kedua, yakni Rp57 miliar, selanjutnya Sampang dan Bangkalan masing-masing Rp29 miliar dan Rp27 miliar.
Hadir bersama Menteri Keuangan RI pada kuliah umum bertema Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Global, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga menjadi pembicara pada sesi berbeda.
Usai mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Menkeu RI Sri Mulyani bersama rombongan meninjau Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-Guluk.
Menkeu juga melakukan dialog bersama Menkopolhukam, Ketua Banggar DPR RI dan Kepala Daerah, Perwakilan Kepala Desa se-Madura dengan topik APBN hadir membangun Madura Raya di Pendopo Agung Pemkab Sumenep.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Besaran alokasi belanja ini melalui sejumlah kementerian dan lembaga untuk empat kabupaten yang ada di Pulau Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumenep, Kamis.
Ia menjelaskan pada 2021 alokasi anggaran dari APBN untuk pemerintah kabupaten di Pulau Madura sebesar Rp1,44 triliun, pada 2022 Rp1,50 triliun dan meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp1,59 triliun.
"Ada juga anggaran yang diberikan pemerintah pusat melalui transfer ke daerah," kata dia.
Menkeu menyebutkan pada 2023 ini transfer ke daerah itu sebesar Rp6,89 triliun, turun 2 persen dibanding 2022 yang kala itu mencapai Rp7,04 triliun.
Jenisnya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Rp450,80 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp373,5 miliar, DAK Nonfisik Rp1,26 triliun, Dana Desa (DD) Rp1,076 triliun dan Hibah Daerah Rp19 miliar.
"Di Madura ini, penerima dana bagi hasil untuk cukai tembakau yang paling banyak adalah Kabupaten Pamekasan," kata Menkeu.
Ia menjelaskan DBH Cukai Tembakau pada 2023 untuk Kabupaten Pamekasan sebesar Rp106 miliar, lalu Sumenep di urutan kedua, yakni Rp57 miliar, selanjutnya Sampang dan Bangkalan masing-masing Rp29 miliar dan Rp27 miliar.
Hadir bersama Menteri Keuangan RI pada kuliah umum bertema Ketahanan Ekonomi dalam Perspektif Lokal, Nasional dan Global, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga menjadi pembicara pada sesi berbeda.
Usai mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep, Menkeu RI Sri Mulyani bersama rombongan meninjau Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kecamatan Guluk-Guluk.
Menkeu juga melakukan dialog bersama Menkopolhukam, Ketua Banggar DPR RI dan Kepala Daerah, Perwakilan Kepala Desa se-Madura dengan topik APBN hadir membangun Madura Raya di Pendopo Agung Pemkab Sumenep.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023