Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan kemiskinan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, sulit turun jika data kemiskinan yang dihimpun pemerintah tidak akurat.
"Yang penting adalah fakta kemiskinan, fakta kemiskinan akan menurun kalau data kemiskinan benar, data kemiskinan tepat. Alhasil bisa diintervensi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan itu," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.
Bicara tentang penanganan isu kemiskinan, lanjut Reni, maka intervensi menyangkut tentang kesesuaian data terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebab, fakta kemiskinan sulit menurun jika data tidak akurat.
Hal demikian diutarakan Wakil ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti saat menyelenggarakan jaring aspirasi masyarakat atau reses di wilayah Banyu Urip, Sawahan, Surabaya pada Kamis (27/1).
Menurut dia, kondisi demikian juga menyangkut tentang keselarasan tema APBD 2023 yaitu tentang peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial berkelanjutan.
Pesan ini selaras dengan delapan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor pada beberapa waktu lalu, 17 Januari 2023.
Delapan arahan perihal 'Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi' di antaranya adalah pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada tahun 2024, dan menurunkan stunting.
Karenanya kemiskinan pun lantas menjadi sorotan bagi tokoh perempuan Kota Surabaya ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (RI) itu.
"Tugas pemerintah daerah, DPRD dan Pemkot Surabaya memiliki target untuk menurunkan fakta kemiskinan, dan fakta kemiskinan itu bisa kita turunkan jika datanya tepat, datanya akurat," kata Reni.
Sebab, lanjut Reni, bila data tidak akurat, maka berimbas pula pada target yang tidak tepat sasaran. Hal demikian sebagaimana yang dia temui langsung ketika reses di wilayah Banyu Urip itu.
"Yang semestinya dibantu mala tidak dibantu. Ada ibu yang menyampaikan bantuan untuk anaknya di SMP terputus karena tidak masuk keluarga miskin. Sebelumnya bebas biaya karena masuk data MBR," kata dia.
Sementara, lanjut dia, kondisi ekonomi keluarga masih dalam kesulitan. Bahkan diketahui pekerjaan bapaknya sebagai tukang becak, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga.
Reni menyebutkan, Wali Kota Eri Cahyadi sering menyampaikan tentang isu kemiskinan dan upaya intervensi yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan.
"Semangat wali kota untuk mengentaskan kemiskinan, harus diikuti gerak cepat dan semangat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dinas, camat, dan lurah, untuk bergerak cepat melayani warga," ujar dia.
Dia menyebutkan mekanisme pemutakhiran data kemiskinan telah diatur dalam regulasi yang tertuang dalam Perwali Nomor 106 Tahun 2002 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data keluarga miskin.(*)
Baca juga: Gubernur: Angka kemiskinan di Jatim berangsur turun
Baca juga: Menkeu dukung Risma jalankan program pengentasan kemiskinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Yang penting adalah fakta kemiskinan, fakta kemiskinan akan menurun kalau data kemiskinan benar, data kemiskinan tepat. Alhasil bisa diintervensi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan itu," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.
Bicara tentang penanganan isu kemiskinan, lanjut Reni, maka intervensi menyangkut tentang kesesuaian data terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebab, fakta kemiskinan sulit menurun jika data tidak akurat.
Hal demikian diutarakan Wakil ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti saat menyelenggarakan jaring aspirasi masyarakat atau reses di wilayah Banyu Urip, Sawahan, Surabaya pada Kamis (27/1).
Menurut dia, kondisi demikian juga menyangkut tentang keselarasan tema APBD 2023 yaitu tentang peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan kebutuhan sosial berkelanjutan.
Pesan ini selaras dengan delapan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor pada beberapa waktu lalu, 17 Januari 2023.
Delapan arahan perihal 'Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi' di antaranya adalah pengendalian inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target 0 persen pada tahun 2024, dan menurunkan stunting.
Karenanya kemiskinan pun lantas menjadi sorotan bagi tokoh perempuan Kota Surabaya ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia (RI) itu.
"Tugas pemerintah daerah, DPRD dan Pemkot Surabaya memiliki target untuk menurunkan fakta kemiskinan, dan fakta kemiskinan itu bisa kita turunkan jika datanya tepat, datanya akurat," kata Reni.
Sebab, lanjut Reni, bila data tidak akurat, maka berimbas pula pada target yang tidak tepat sasaran. Hal demikian sebagaimana yang dia temui langsung ketika reses di wilayah Banyu Urip itu.
"Yang semestinya dibantu mala tidak dibantu. Ada ibu yang menyampaikan bantuan untuk anaknya di SMP terputus karena tidak masuk keluarga miskin. Sebelumnya bebas biaya karena masuk data MBR," kata dia.
Sementara, lanjut dia, kondisi ekonomi keluarga masih dalam kesulitan. Bahkan diketahui pekerjaan bapaknya sebagai tukang becak, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga.
Reni menyebutkan, Wali Kota Eri Cahyadi sering menyampaikan tentang isu kemiskinan dan upaya intervensi yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Pahlawan.
"Semangat wali kota untuk mengentaskan kemiskinan, harus diikuti gerak cepat dan semangat kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dinas, camat, dan lurah, untuk bergerak cepat melayani warga," ujar dia.
Dia menyebutkan mekanisme pemutakhiran data kemiskinan telah diatur dalam regulasi yang tertuang dalam Perwali Nomor 106 Tahun 2002 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data keluarga miskin.(*)
Baca juga: Gubernur: Angka kemiskinan di Jatim berangsur turun
Baca juga: Menkeu dukung Risma jalankan program pengentasan kemiskinan
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023