Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat memahami arahan presiden mengenai ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini.
"Kami ingin arahan presiden ini bisa dipahami oleh birokrasi di semua tingkatan sehingga bisa bergerak bersama dan seirama," kata Bupati Ipuk saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis.
Dalam rapat koordinasi itu, tidak hanya diikuti oleh kepala dinas saja, tapi pejabat eselon tiga di masing-masing dinas juga dilibatkan. Ada beberapa point penting yang ditekankan oleh Bupati Ipuk dalam rakor tersebut. Di antaranya adalah ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini.
"Meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif, tapi harus tetap berhati-hati dan waspada," ujar Ipuk menirukan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, kata Ipuk, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri, dan memastikan program daerah harus bisa berdampak luas dan dapat menekan inflasi.
"Jangan hanya sekadar menjalankan program. Tapi, harus berorientasi pada output," ucapnya.
Bupati Ipuk juga mengingatkan kepada seluruh SKPD teknis untuk bersama-sama turun ke masyarakat, mengecek kebutuhan dan meninjau harga sehingga potensi inflasi bisa ditekan sedini mungkin.
Menurut Ipuk, selama ini Banyuwangi telah memiliki pengalaman cukup baik dalam penanganan inflasi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan di kabupaten ujung timur Pulai Jawa, itu, meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dari Bank Indonesia tiga tahun beruntun sejak 2020 hingga 2022.
"Catatan ini harus dipertahankan. Tidak hanya diniati meraih penghargaan semata, tapi diniatkan untuk membantu rakyat," kata Ipuk.
Dalam rapat koordinasi ini, diikuti dengan pemaparan berbagai tantangan daerah oleh masing-masing SKPD. Selain itu, juga dilanjutkan dengan mem-breakdown persoalan tersebut, lebih rinci lagi untuk mencari solusi bersama.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Kami ingin arahan presiden ini bisa dipahami oleh birokrasi di semua tingkatan sehingga bisa bergerak bersama dan seirama," kata Bupati Ipuk saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan Banyuwangi, Kamis.
Dalam rapat koordinasi itu, tidak hanya diikuti oleh kepala dinas saja, tapi pejabat eselon tiga di masing-masing dinas juga dilibatkan. Ada beberapa point penting yang ditekankan oleh Bupati Ipuk dalam rakor tersebut. Di antaranya adalah ancaman resesi global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini.
"Meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat positif, tapi harus tetap berhati-hati dan waspada," ujar Ipuk menirukan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, kata Ipuk, pemerintah daerah harus mempersiapkan diri, dan memastikan program daerah harus bisa berdampak luas dan dapat menekan inflasi.
"Jangan hanya sekadar menjalankan program. Tapi, harus berorientasi pada output," ucapnya.
Bupati Ipuk juga mengingatkan kepada seluruh SKPD teknis untuk bersama-sama turun ke masyarakat, mengecek kebutuhan dan meninjau harga sehingga potensi inflasi bisa ditekan sedini mungkin.
Menurut Ipuk, selama ini Banyuwangi telah memiliki pengalaman cukup baik dalam penanganan inflasi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan di kabupaten ujung timur Pulai Jawa, itu, meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dari Bank Indonesia tiga tahun beruntun sejak 2020 hingga 2022.
"Catatan ini harus dipertahankan. Tidak hanya diniati meraih penghargaan semata, tapi diniatkan untuk membantu rakyat," kata Ipuk.
Dalam rapat koordinasi ini, diikuti dengan pemaparan berbagai tantangan daerah oleh masing-masing SKPD. Selain itu, juga dilanjutkan dengan mem-breakdown persoalan tersebut, lebih rinci lagi untuk mencari solusi bersama.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023