Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memacu kinerja pemerintah provinsi setempat dengan menggelar "Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023" demi wujudkan World Class Bureaucracy atau pengelolaan birokrasi tingkat dunia.
Kegiatan yang berlangsung di Malang, 11 - 13 Januari 2023 itu, diikuti oleh sebanyak 61 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
"Kita mengawali tahun anggaran 2023 dengan bersama-sama membangun satu semangat untuk bisa memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa dikolaborasikan. Agar bisa membawa kapal pembangunan Jatim semakin maju dengan World Class Bureaucracy," katanya saat membuka kegiatan di Malang, Rabu.
Mantan Menteri Sosial itu menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim, khususnya kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, romo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
"Saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jatim mempelajari ulang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tolong dalam kegiatan refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir," ujarnya.
Khofifah mengungkapkan sebanyak 80.330 aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di Jatim sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para Kepala OPD.
"Kita harus memahami bahwa di belakang kepala OPD ada tim yang luar biasa besarnya. Maka kepala OPD harus siap mendengar, selanjutnya memberikan arahan dan harus turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkannya sebagai tim yang handal," tuturnya.
Sebanyak 11 materi disajikan selama tiga hari pelaksanaan, antara lain Penguatan Analisis Data dan Informasi Teknologi dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah oleh Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, serta Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya.
Setelah itu, para peserta mengikuti materi etika dan tata krama pergaulan internasional, serta table manner yang disampaikan oleh John Robert Powers.
Ada pula materi kepemimpinan reformasi birokrasi tematik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto.
Gubernur Khofifah berpesan kepada para peserta untuk benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan semua narasumber sehingga World Class Bureaucracy dapat diterapkan secara menyeluruh.
"Mendapatkan narasumber seperti ini tidak mudah. Tolong betul-betul didalami untuk kita sendiri sebagai bekal bekerja setahun ke depan," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Kegiatan yang berlangsung di Malang, 11 - 13 Januari 2023 itu, diikuti oleh sebanyak 61 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) atau jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.
"Kita mengawali tahun anggaran 2023 dengan bersama-sama membangun satu semangat untuk bisa memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa dikolaborasikan. Agar bisa membawa kapal pembangunan Jatim semakin maju dengan World Class Bureaucracy," katanya saat membuka kegiatan di Malang, Rabu.
Mantan Menteri Sosial itu menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim, khususnya kawasan Gerbang Kertasusila dan sekitarnya, romo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
"Saya minta tolong semua pejabat tinggi pratama di Pemprov Jatim mempelajari ulang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tolong dalam kegiatan refreshment ini dimaksimalkan untuk mendapatkan pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir," ujarnya.
Khofifah mengungkapkan sebanyak 80.330 aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di Jatim sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para Kepala OPD.
"Kita harus memahami bahwa di belakang kepala OPD ada tim yang luar biasa besarnya. Maka kepala OPD harus siap mendengar, selanjutnya memberikan arahan dan harus turun tangan di lini bawah. Kepala OPD harus bisa menggerakkannya sebagai tim yang handal," tuturnya.
Sebanyak 11 materi disajikan selama tiga hari pelaksanaan, antara lain Penguatan Analisis Data dan Informasi Teknologi dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah oleh Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, serta Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya.
Setelah itu, para peserta mengikuti materi etika dan tata krama pergaulan internasional, serta table manner yang disampaikan oleh John Robert Powers.
Ada pula materi kepemimpinan reformasi birokrasi tematik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto.
Gubernur Khofifah berpesan kepada para peserta untuk benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan semua narasumber sehingga World Class Bureaucracy dapat diterapkan secara menyeluruh.
"Mendapatkan narasumber seperti ini tidak mudah. Tolong betul-betul didalami untuk kita sendiri sebagai bekal bekerja setahun ke depan," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023