Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Pemerintah Kabupaten Lumajang mengelola kawasan relokasi bencana Gunung Semeru yang disebut sebagai perumahan Bumi Semeru Damai.
"Keberhasilan pembangunan hunian tetap yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat melakukan kunjungan kerja ke relokasi bencana Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kabupaten Jember, Selasa.
Menurutnya kehadiran Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR hanya untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat agar bisa segera pulih usai bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Desember 2021.
"Peran pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana alam sangat penting sehingga pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment bagi warga terdampak," tuturnya.
Selain itu, penanganan juga dilakukan untuk infrastruktur yang rusak mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi, serta relokasi warga ke lokasi yang aman dari bencana erupsi Gunung Semeru.
Iwan juga menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan sementara pekerjaan pembangunan hunian tetap akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang sebanyak 1.951 Unit.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Aset serah terima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Hal tersebut dilakukan agar Pemkab Lumajang bisa segera mendorong masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati hunian tetap sesuai dengan ketetapan persyaratan yang ada.
"Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan hunian tetap kepada Pemkab Lumajang agar segera bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru," katanya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana fasilitas umum maupun sosial di kawasan relokasi Bumi Semeru Damai seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pasar maupun fasilitas penunjang yang lain.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru," ujarnya.
Ia menjelaskan pihaknya akan melengkapi hunian terap tersebut dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Keberhasilan pembangunan hunian tetap yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat melakukan kunjungan kerja ke relokasi bencana Gunung Semeru di Desa Sumbermujur, Kabupaten Jember, Selasa.
Menurutnya kehadiran Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR hanya untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat agar bisa segera pulih usai bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Desember 2021.
"Peran pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana alam sangat penting sehingga pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment bagi warga terdampak," tuturnya.
Selain itu, penanganan juga dilakukan untuk infrastruktur yang rusak mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi, serta relokasi warga ke lokasi yang aman dari bencana erupsi Gunung Semeru.
Iwan juga menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan sementara pekerjaan pembangunan hunian tetap akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang sebanyak 1.951 Unit.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Aset serah terima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Hal tersebut dilakukan agar Pemkab Lumajang bisa segera mendorong masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati hunian tetap sesuai dengan ketetapan persyaratan yang ada.
"Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan hunian tetap kepada Pemkab Lumajang agar segera bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru," katanya.
Sementara Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan pihaknya berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana fasilitas umum maupun sosial di kawasan relokasi Bumi Semeru Damai seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, pasar maupun fasilitas penunjang yang lain.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru," ujarnya.
Ia menjelaskan pihaknya akan melengkapi hunian terap tersebut dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022