Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan kepala daerah dan jajaran Forkopimda meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana di tengah dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.
"Membangun kewaspadaan, mitigasi dan antisipasi bencana menjadi penting guna meminimalisasi risiko dampak bencana," ujarnya saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim para kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang dipimpin Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di BPSDM Provinsi Jatim di Surabaya, Rabu.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif menjadi sangat penting karena menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
Ke depan, kata dia, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penanggulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif.
Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisasi risiko bencana, Khofifah menekankan pemda aktif meng-update informasi potensi dan risiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
Di sisi lain, BN{B mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kejadian bencana paling tinggi di Jawa Timur (Jatim) terjadi di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan di Indonesia sampai dengan 1 November 2022 tercatat sebanyak 3.045 kejadian.
"Didominasi bencana alam, yakni cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Bencana alam tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain seperti mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengingatkan peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana, yakni paham dan laksanakan standar pelayanan minimum bidang penanggulangan bencana secara konsisten.
"Sektor terkait harus dilatih secara berkala terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait. Selain itu personil, sarana dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi," katanya.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya itu menandaskan, pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing.
"Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing," ucapnya.
Ia mengimbau para kepala daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemerintah Daerah juga bisa memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir agar perbaikan bisa dilakukan dengan dana siap pakai," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Membangun kewaspadaan, mitigasi dan antisipasi bencana menjadi penting guna meminimalisasi risiko dampak bencana," ujarnya saat menghadiri Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim para kepala Daerah dan Pimpinan DPRD yang dipimpin Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto di BPSDM Provinsi Jatim di Surabaya, Rabu.
Mantan Menteri Sosial tersebut mengatakan paradigma penanggulangan bencana dengan mengedepankan langkah preventif menjadi sangat penting karena menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi bencana.
Ke depan, kata dia, tantangan terhadap pelaksanaan tugas upaya penanggulangan bencana akan semakin berat jika tidak dilakukan mitigasi komprehensif.
Untuk itu, berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi guna meminimalisasi risiko bencana, Khofifah menekankan pemda aktif meng-update informasi potensi dan risiko bencana di wilayahnya.
Baik dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sampai dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk mitigasi bencana geologi atau kegunungapian.
Di sisi lain, BN{B mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kejadian bencana paling tinggi di Jawa Timur (Jatim) terjadi di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan di Indonesia sampai dengan 1 November 2022 tercatat sebanyak 3.045 kejadian.
"Didominasi bencana alam, yakni cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Bencana alam tersebut menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain seperti mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa.
Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengingatkan peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana, yakni paham dan laksanakan standar pelayanan minimum bidang penanggulangan bencana secara konsisten.
"Sektor terkait harus dilatih secara berkala terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait. Selain itu personil, sarana dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi," katanya.
Mantan Panglima Komando Daerah Militer V/Brawijaya itu menandaskan, pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing.
"Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing," ucapnya.
Ia mengimbau para kepala daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemerintah Daerah juga bisa memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir agar perbaikan bisa dilakukan dengan dana siap pakai," tuturnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022