Wali kota Eri Cahyadi mulai memetakan data kemiskinan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Kami lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kami gempur dulu," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.
Cak Eri panggilan lekatnya mengatakan, bahwa jumlah angka kemiskinan di Kota Surabaya mencapai 200 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Data tersebut merupakan data yang diberikan Kemenko PMK RI.
Selanjutnya, kata dia, Pemkot Surabaya melakukan kroscek melalui aplikasi Chek In Warga, yang hasilnya banyak KK yang tinggal di luar Kota Surabaya. "Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya," ujar dia.
Menurut dia, data tersebut sudah berubah karena Pemkot Surabaya memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga.
"Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kami selesaikan di tahun 2023," kata Cak Eri.
Cak Eri mengatakan, Pemkot Surabaya serius dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Untuk itu, program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya.
Bahkan, kata dia, Kota Surabaya mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) untuk menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (21/10) lalu. Hasilnya, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.
"Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Di situlah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat," kata Cak Eri. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kami lihat posisi kecamatan mana yang paling banyak, itu yang kami gempur dulu," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.
Cak Eri panggilan lekatnya mengatakan, bahwa jumlah angka kemiskinan di Kota Surabaya mencapai 200 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Data tersebut merupakan data yang diberikan Kemenko PMK RI.
Selanjutnya, kata dia, Pemkot Surabaya melakukan kroscek melalui aplikasi Chek In Warga, yang hasilnya banyak KK yang tinggal di luar Kota Surabaya. "Ternyata banyak yang tidak ada di Surabaya," ujar dia.
Menurut dia, data tersebut sudah berubah karena Pemkot Surabaya memiliki bukti foto rumah beserta aset yang dimiliki warga.
"Ini yang akan saya sampaikan datanya kepada Pak Menteri, sehingga yang betul membutuhkan dari 200 ribu KK yang masuk desil 1 dan 2 itu akan kami selesaikan di tahun 2023," kata Cak Eri.
Cak Eri mengatakan, Pemkot Surabaya serius dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Untuk itu, program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot Surabaya.
Bahkan, kata dia, Kota Surabaya mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) untuk menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (21/10) lalu. Hasilnya, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.
"Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Di situlah anggaran pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat," kata Cak Eri. (*)
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022