Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyiapkan lahan relokasi untuk 37 kepala keluarga korban tanah longsor di Desa Sumurup Kecamatan bendungan yang saat ini mengungsi.
"Kalau (pengungsi) tidak punya tanah (lain di luar lokasi longsor), maka opsinya pemerintah daerah punya tanah di (eks-perkebunan) Dilem Wilis yang bisa digunakan untuk relokasi," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Sabtu.
Namun, opsi relokasi di lahan daerah itu diharapkan hanya menjadi opsi terakhir.
Pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan dan inventarisasi apabila warga yang menjadi korban longsor memiliki tanah pribadi ataupun milik kerabatnya yang siap dibangunkan hunian.
"Kami sekarang sedang mencari lahan untuk relokasi karena pemukiman mereka saat ini sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali," ucap Mas Ipin, sapaan akrabnya.
Wacana relokasi itu juga telah disampaikan Arifin saat mengunjungi para pengungsi yang dijanjikan akan dibangunkan rumah dengan syarat setuju direlokasi ke hunian baru di lahan yang akan dipilih sendiri ataupun dipersiapkan daerah.
"Opsi ini sama kejadiannya dengan tadi juga kami kunjungi di Pandean Kecamatan Dongko. Kalau di Pandean Dongko, semua sudah sepakat relokasi, ada 16 rumah. Kalau di sini (Desa Sumurup), dari 37 rumah kami akan data ulang siapa yang berkenan relokasi dan siapa yang berkenan dibangunkan di tanah pribadi," katanya.
Selain itu, selama di masa pengungsian dan hunian masih butuh waktu untuk dibangun, Arifin mengimbau warga untuk menitipkan ternak mereka di kandang komunal milik pemerintah daerah.
Selain untuk mengamankan harta benda berupa ternak, warga juga tidak direpotkan dengan urusan ternak yang saat ini kehilangan kandang ataupun terancam longsor susulan.
"Untuk segala kebutuhan pengungsi, baik logistik kebutuhan makan minum, air bersih kebutuhan anak untuk sekolah dan sebagainya, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai relokasi dilakukan," tutur suami Novita Hardini tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Kalau (pengungsi) tidak punya tanah (lain di luar lokasi longsor), maka opsinya pemerintah daerah punya tanah di (eks-perkebunan) Dilem Wilis yang bisa digunakan untuk relokasi," kata Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Sabtu.
Namun, opsi relokasi di lahan daerah itu diharapkan hanya menjadi opsi terakhir.
Pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan dan inventarisasi apabila warga yang menjadi korban longsor memiliki tanah pribadi ataupun milik kerabatnya yang siap dibangunkan hunian.
"Kami sekarang sedang mencari lahan untuk relokasi karena pemukiman mereka saat ini sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali," ucap Mas Ipin, sapaan akrabnya.
Wacana relokasi itu juga telah disampaikan Arifin saat mengunjungi para pengungsi yang dijanjikan akan dibangunkan rumah dengan syarat setuju direlokasi ke hunian baru di lahan yang akan dipilih sendiri ataupun dipersiapkan daerah.
"Opsi ini sama kejadiannya dengan tadi juga kami kunjungi di Pandean Kecamatan Dongko. Kalau di Pandean Dongko, semua sudah sepakat relokasi, ada 16 rumah. Kalau di sini (Desa Sumurup), dari 37 rumah kami akan data ulang siapa yang berkenan relokasi dan siapa yang berkenan dibangunkan di tanah pribadi," katanya.
Selain itu, selama di masa pengungsian dan hunian masih butuh waktu untuk dibangun, Arifin mengimbau warga untuk menitipkan ternak mereka di kandang komunal milik pemerintah daerah.
Selain untuk mengamankan harta benda berupa ternak, warga juga tidak direpotkan dengan urusan ternak yang saat ini kehilangan kandang ataupun terancam longsor susulan.
"Untuk segala kebutuhan pengungsi, baik logistik kebutuhan makan minum, air bersih kebutuhan anak untuk sekolah dan sebagainya, sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah daerah sampai relokasi dilakukan," tutur suami Novita Hardini tersebut.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022