Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum untuk memperkuat program pengembangan pesantren.
"HSN tahun ini semakin menegaskan komitmen dan kiprah nyata santri dalam menjaga martabat kemanusiaan sebagai esensi ajaran agama. Kita semua berutang budi kepada kaum santri dan pesantren," ujar Cak Awi, sapaan akrabnya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengatakan perjalanan Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Tanah Air juga tidak terlepas dari jasa dan peran santri. Bahkan di Surabaya, Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam yang lekat dengan santri dan pesantren didirikan.
Resolusi Jihad yang diterbitkan pada 22 Oktober 1945, untuk menunaikan amanat Rais Akbar NU KH. Hasyim Asy'ari, juga ditetapkan di Surabaya. Dari Resolusi Jihad itulah kemudian semangat Arek-Arek Suroboyo kian terbakar untuk melawan tentara Sekutu.
"Pergolakan besar pun terjadi di Surabaya. Di kampung-kampung, kaum santri dan rakyat bergerak dalam perang kota yang sengit, lalu meletus peristiwa 10 November 1945," ucapnya.
Ia menjelaskan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menaruh perhatian besar kepada santri.
Presiden telah menetapkan Hari Santri sesuai Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi.
Tidak berhenti pada itu saja, kemudian juga lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
"Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah kepada pesantren sekaligus pengakuan kepada peran strategis santri dan pesantren dalam perjalanan bangsa," kata Awi.
Menurut dia, pendidikan pesantren di Surabaya juga terus eksis dan berkembang memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Telah banyak generasi muda dan penggerak perubahan di kampung hingga pemerintahan di Kota Surabaya yang berlatar belakang pendidikan pesantren.
Untuk itu, lanjut Adi, DPRD Surabaya selalu mendukung penuh berbagai program Pemkot Surabaya yang membantu pengembangan pendidikan pesantren.
"Kami terus mendorong pemerintah kota untuk berinovasi menelurkan program yang bisa memperkuat pengembangan pesantren," tutur ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"HSN tahun ini semakin menegaskan komitmen dan kiprah nyata santri dalam menjaga martabat kemanusiaan sebagai esensi ajaran agama. Kita semua berutang budi kepada kaum santri dan pesantren," ujar Cak Awi, sapaan akrabnya di Surabaya, Sabtu.
Ia mengatakan perjalanan Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Tanah Air juga tidak terlepas dari jasa dan peran santri. Bahkan di Surabaya, Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam yang lekat dengan santri dan pesantren didirikan.
Resolusi Jihad yang diterbitkan pada 22 Oktober 1945, untuk menunaikan amanat Rais Akbar NU KH. Hasyim Asy'ari, juga ditetapkan di Surabaya. Dari Resolusi Jihad itulah kemudian semangat Arek-Arek Suroboyo kian terbakar untuk melawan tentara Sekutu.
"Pergolakan besar pun terjadi di Surabaya. Di kampung-kampung, kaum santri dan rakyat bergerak dalam perang kota yang sengit, lalu meletus peristiwa 10 November 1945," ucapnya.
Ia menjelaskan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin menaruh perhatian besar kepada santri.
Presiden telah menetapkan Hari Santri sesuai Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi.
Tidak berhenti pada itu saja, kemudian juga lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
"Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah kepada pesantren sekaligus pengakuan kepada peran strategis santri dan pesantren dalam perjalanan bangsa," kata Awi.
Menurut dia, pendidikan pesantren di Surabaya juga terus eksis dan berkembang memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Telah banyak generasi muda dan penggerak perubahan di kampung hingga pemerintahan di Kota Surabaya yang berlatar belakang pendidikan pesantren.
Untuk itu, lanjut Adi, DPRD Surabaya selalu mendukung penuh berbagai program Pemkot Surabaya yang membantu pengembangan pendidikan pesantren.
"Kami terus mendorong pemerintah kota untuk berinovasi menelurkan program yang bisa memperkuat pengembangan pesantren," tutur ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022