Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah menyatakan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa Rp22 triliun dari APBN ke 330 desa yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah itu.
"Dan berkat adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat berupa dana desa tersebut, kini perkembangan ekonomi masyarakat desa semakin membaik," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Wabup, dana sebesar Rp22 triliun lebih itu, merupakan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat sejak 2018 hingga 2022 saat ini.
Perinciannya, pada 2018 sebesar Rp278 miliar lebih, lalu pada 2019 sebesar Rp338 miliar lebih, dan pada 2020 sebesar Rp337 miliar lebih.
Alokasi dana desa pada tahun 2021 sama, yakni Rp337 miliar lebih dan untuk 2022 sebesar Rp332 miliar lebih.
"Untuk tahun 2022 ini jumlah perolehan dana desa tertinggi adalah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk yakni sebesar Rp2 miliar lebih, sedangkan perolehan dana desa terendah yakni Desa Bungin-bungin, Kecamatan Dungkek yakni sebesar Rp633 juta lebih," katanya.
Menurut Wabup, pemanfaatan dana desa umumnya untuk pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan penghubung desa, saluran air, pembangunan MCK, pengeboran dan penampungan air bersih, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Untuk pembangunan jalan desa pada pemanfaatan dana desa 2022 ini menurut wabup dipergunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 202.681,5 meter, jembatan sepanjang 91,2 meter, saluran drainase sepanjang 10.679,5 meter, lalu irigasi sebanyak 31 unit, pembangunan MCK sebanyak 29 unit, dan tambatan perahu sebanyak 3 unit.
"Sedangkan untuk pembuatan penampungan air bersih sesuai laporan yang diterima Pemkab Sumenep pada 2022 ini sebanyak 3 unit, dan pembentukan BUMDes di sembilan desa," katanya.
Wabup Dewi Khalifah menjelaskan, berkat kucuran dana desa dari pemerintah pusat tersebut, kini desa-desa di Sumenep sudah mulai maju.
Pada 2019, desa dengan kategori tertinggal sebanyak 101 desa dari total 330 desa di wilayah itu, 210 desa masuk kategori berkembang dengan jumlah desa maju sebanyak 19 desa.
Namun hingga Juni 2022, dari jumlah total 330 desa yang ada di Sumenep tidak ada lagi desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan sebanyak enam desa sudah masuk kategori mandiri, 63 desa masuk kategori maju dan sebanyak 148 desa masuk kategori berkembang.
"Artinya, bantuan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa sangat efektif," katanya.
Selain itu, sambung wabup, sejumlah desa sudah bisa mengelola usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dari 330 desa itu yang ada di Sumenep ini, desa yang telah membentuk BUMDes sebanyak 310 desa, sedangkan 20 desa lainnya masih dalam proses pembentukan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Dan berkat adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat berupa dana desa tersebut, kini perkembangan ekonomi masyarakat desa semakin membaik," katanya di Sumenep, Jawa Timur, Selasa.
Menurut Wabup, dana sebesar Rp22 triliun lebih itu, merupakan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat sejak 2018 hingga 2022 saat ini.
Perinciannya, pada 2018 sebesar Rp278 miliar lebih, lalu pada 2019 sebesar Rp338 miliar lebih, dan pada 2020 sebesar Rp337 miliar lebih.
Alokasi dana desa pada tahun 2021 sama, yakni Rp337 miliar lebih dan untuk 2022 sebesar Rp332 miliar lebih.
"Untuk tahun 2022 ini jumlah perolehan dana desa tertinggi adalah Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk yakni sebesar Rp2 miliar lebih, sedangkan perolehan dana desa terendah yakni Desa Bungin-bungin, Kecamatan Dungkek yakni sebesar Rp633 juta lebih," katanya.
Menurut Wabup, pemanfaatan dana desa umumnya untuk pembangunan jalan desa, perbaikan jembatan penghubung desa, saluran air, pembangunan MCK, pengeboran dan penampungan air bersih, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Untuk pembangunan jalan desa pada pemanfaatan dana desa 2022 ini menurut wabup dipergunakan untuk memperbaiki jalan sepanjang 202.681,5 meter, jembatan sepanjang 91,2 meter, saluran drainase sepanjang 10.679,5 meter, lalu irigasi sebanyak 31 unit, pembangunan MCK sebanyak 29 unit, dan tambatan perahu sebanyak 3 unit.
"Sedangkan untuk pembuatan penampungan air bersih sesuai laporan yang diterima Pemkab Sumenep pada 2022 ini sebanyak 3 unit, dan pembentukan BUMDes di sembilan desa," katanya.
Wabup Dewi Khalifah menjelaskan, berkat kucuran dana desa dari pemerintah pusat tersebut, kini desa-desa di Sumenep sudah mulai maju.
Pada 2019, desa dengan kategori tertinggal sebanyak 101 desa dari total 330 desa di wilayah itu, 210 desa masuk kategori berkembang dengan jumlah desa maju sebanyak 19 desa.
Namun hingga Juni 2022, dari jumlah total 330 desa yang ada di Sumenep tidak ada lagi desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan sebanyak enam desa sudah masuk kategori mandiri, 63 desa masuk kategori maju dan sebanyak 148 desa masuk kategori berkembang.
"Artinya, bantuan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa sangat efektif," katanya.
Selain itu, sambung wabup, sejumlah desa sudah bisa mengelola usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dari 330 desa itu yang ada di Sumenep ini, desa yang telah membentuk BUMDes sebanyak 310 desa, sedangkan 20 desa lainnya masih dalam proses pembentukan," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022