Pemerintah Kota Kediri melakukan validasi data penerima bantuan sosial yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga nantinya tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan kegiatan validasi data penerima bantuan sosial ini dilakukan dengan melibatkan perangkat kelurahan.
"Kami kumpulkan kasi kesejahteraan sosial dan trantib untuk mematenkan data tentang penerima bantuan agar tepat sasaran," ujarnya di Kediri, Rabu.
Ia menjelaskan, sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemutakhiran data penting dilakukan.
Dengan demikian maka dalam penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan tepat sasaran.
"Perangkat kelurahan ada yang bukan warga asli dari kelurahan tempatnya bekerja, oleh karena itu penting untuk melibatkan pak RT dan RW dalam melakukan verifikasi data kemiskinan terhadap warganya," ucapnya.
Sementara itu, terkait indikator kemiskinan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pendataan, Paulus menyampaikan akan merumuskannya dengan melibatkan aparat kelurahan agar tercapai kesepakatan bersama.
"Indikator kelayakan masih kami pelajari. Dari Kementerian Sosial, BPS, Bapenas juga mengeluarkan data terkait indikator penilaian kemiskinan maka harus disatukan untuk melihat seperti apa indikator yang mau kita pakai karena sampai sekarang belum ada aturan tunggal tentang hal itu," kata dia.
Paulus juga menegaskan, semua warga yang mendapatkan bantuan sosial harus masuk DTKS sehingga yang masuk kategori tersebut dan belum terdata harus segera melapor ke perangkat kelurahan setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Paulus Luhur Budi mengatakan kegiatan validasi data penerima bantuan sosial ini dilakukan dengan melibatkan perangkat kelurahan.
"Kami kumpulkan kasi kesejahteraan sosial dan trantib untuk mematenkan data tentang penerima bantuan agar tepat sasaran," ujarnya di Kediri, Rabu.
Ia menjelaskan, sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemutakhiran data penting dilakukan.
Dengan demikian maka dalam penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan dan tepat sasaran.
"Perangkat kelurahan ada yang bukan warga asli dari kelurahan tempatnya bekerja, oleh karena itu penting untuk melibatkan pak RT dan RW dalam melakukan verifikasi data kemiskinan terhadap warganya," ucapnya.
Sementara itu, terkait indikator kemiskinan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pendataan, Paulus menyampaikan akan merumuskannya dengan melibatkan aparat kelurahan agar tercapai kesepakatan bersama.
"Indikator kelayakan masih kami pelajari. Dari Kementerian Sosial, BPS, Bapenas juga mengeluarkan data terkait indikator penilaian kemiskinan maka harus disatukan untuk melihat seperti apa indikator yang mau kita pakai karena sampai sekarang belum ada aturan tunggal tentang hal itu," kata dia.
Paulus juga menegaskan, semua warga yang mendapatkan bantuan sosial harus masuk DTKS sehingga yang masuk kategori tersebut dan belum terdata harus segera melapor ke perangkat kelurahan setempat.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022