Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memetakan penerima manfaat dari produk-produk shadow organization.
Ditemui di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis, Zainuddin mengungkapkan bahwa untuk mentransformasikan pendidikan secara keseluruhan, tugas menteri tidak hanya sekadar memajukan pihak yang sudah memiliki literasi digital.
"Karena itu kami mengingatkan menteri agar masyarakat Indonesia ikut merasakan pentingnya kebijakan-kebijakan. Harus ambil kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan kita," ujar Zainuddin.
Ia mengatakan, persoalan dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait digitalisasi. Misalnya saja, masih banyak guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, tak sedikit dari mereka yang gajinya belum terbayar.
"Sampai hari ini, (guru honorer) yang sedianya satu juta guru mau diangkat menjadi ASN, itu baru 293 ribu yang bisa diangkat jadi ASN. Masih ada mereka yang sudah diangkat, pegang SK, tapi belum dapat gaji. Mereka masih tarik-menarik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ungkap Zainuddin.
Baca juga: Nadiem sebut ada pandemi kekerasan seksual di perguruan tinggi
Baca juga: Mendikbudristek apresiasi sejumlah inovasi yang diluncurkan saat Kongres BK-PTKI
Baca juga: Mendikbudristek: Transformasi baru pada seleksi masuk PTN
"Masih banyak masalah pendidikan yang harus dipecahkan. Masalah kompetensi guru kita juga membutuhkan perhatian," ujarnya.
Menurut Politisi dari Fraksi PAN itu, jika memang ada inovasi teknologi digital (shadow organization), harusnya problem pembelajaran secara daring saat pandemi COVID-19 tak menjadi persoalan.
Namun faktanya, masih banyak siswa justru mengeluhkan proses pembelajaran melalui daring tersebut.
Oleh sebab itulah, Zainuddin mendorong agar Kemendikbudristek merumuskan peta jalan agar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan prioritas kebijakan, sehingga kebijakan itu benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia.
"Itu sebabnya Komisi X meminta ada peta jalan, sehingga kemudian tahu aspek-aspek apa yang dijadikan prioritas. Kalau ada peta jalan, saya kira kementerian tidak akan kehilangan arah," kata Zainuddin.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022