Badan Pusat Statistik Jawa Timur menilai strategi pemerintah provinsi setempat menggelar program Lumbung Pangan yang terdiri dari Operasi Pasar dan Pasar Murah adalah langkah tepat untuk menahan gejolak harga.
"Sangat tepat program dari Ibu Gubernur Khofifah tentang bagaimana agar pengendalian harga dan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga," ujar Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September lalu berdampak pada inflasi di Jatim.
Bicara soal inflasi, kata Dadang, terdapat 11 kelompok pengeluaran masyarakat yang paling banyak terdampak akibat harga BBM, yaitu bahan makanan makanan jadi kemudian juga transportasi.
"Maka ini sangat tepat program Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim. Sebab, langkah tersebut akan mampu menciptakan daya beli masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Pemprov Jatim menggelar program Operasi Lumbung Pangan di 25 titik pasar di delapan kabupaten/kota.
Secara resmi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan truk membawa berbagai macam bahan makanan pokok yang akan dijual dalam program tersebut dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu.
"Ini semua demi menjaga daya beli masyarakat. Ada di 25 pasar yang menjadi titik sampling BPS," katanya.
Rinciannya, di area Pasar Mangli dan Pasar Kreongan, Pasar Tanjung, Pasar Wirolegi (Jember), di Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, Pasar Banyuwangi (Banyuwangi), Pasar Anom Baru, Pasar Bangkal (Sumenep).
Kemudian, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo (Kota Malang), Pasar Wonokromo, Pasar Tambahrejo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono (Surabaya), dan Pasar Wonoasih, Pasar Baru (Kota Probolinggo).
Berikutnya, Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing (Kota Kediri), serta Pasar Sleko dan Pasar Besar (Kota Madiun).
Gubernur Khofifah menegaskan, Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim sengaja digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat setelah kenaikan harga BBM.
"Ada Rp257 miliar program perlindungan sosial yang disiapkan Pemprov Jatim. Sebagian untuk Operasi Pasar dan Pasar Murah. Karena di tengah kenaikan harga BBM, masyarakat butuh penguatan daya beli," kata dia.
Pada program tersebut, lanjut dia, harganya yaitu untuk telur Rp20 ribu per kilogram, ayam Rp25 ribu per ekor (0,9 kilogram-1 kilogram), dan bawang merah Rp10 ribu per 500 gram.
Lalu, cabai rawit Rp10 ribu per 200 gram, gula pasir Rp12 ribu per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per kilogram, dan beras Rp50 ribu per lima kilogram.
Di sisi lain Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU) Mirza Muttaqien menyampaikan Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim merupakan salah satu inovasi Gubernur Khofifah dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat dampak kenaikan harga BBM.
Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 BPS Jatim, lanjut dia, konsumsi BBM berkontribusi sebesar 4,81 persen terhadap total konsumsi masyarakat Jawa Timur.
Selain itu, BBM juga memberikan sumbangan terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 4,35 persen dan di perdesaan sebesar 4,34 persen.
"Salah satu kelebihan program ini adalah sharing beban pembiayaan kegiatan. Pembelian Komoditas bersumber dari sinergi antar BUMD yaitu PT. JGU dengan PT. BANK Jatim, lalu operasional dan ongkos angkut dibiayai oleh APBD Jatim," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Sangat tepat program dari Ibu Gubernur Khofifah tentang bagaimana agar pengendalian harga dan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga," ujar Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan kepada wartawan di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September lalu berdampak pada inflasi di Jatim.
Bicara soal inflasi, kata Dadang, terdapat 11 kelompok pengeluaran masyarakat yang paling banyak terdampak akibat harga BBM, yaitu bahan makanan makanan jadi kemudian juga transportasi.
"Maka ini sangat tepat program Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim. Sebab, langkah tersebut akan mampu menciptakan daya beli masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Pemprov Jatim menggelar program Operasi Lumbung Pangan di 25 titik pasar di delapan kabupaten/kota.
Secara resmi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberangkatkan truk membawa berbagai macam bahan makanan pokok yang akan dijual dalam program tersebut dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu.
"Ini semua demi menjaga daya beli masyarakat. Ada di 25 pasar yang menjadi titik sampling BPS," katanya.
Rinciannya, di area Pasar Mangli dan Pasar Kreongan, Pasar Tanjung, Pasar Wirolegi (Jember), di Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, Pasar Banyuwangi (Banyuwangi), Pasar Anom Baru, Pasar Bangkal (Sumenep).
Kemudian, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo (Kota Malang), Pasar Wonokromo, Pasar Tambahrejo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono (Surabaya), dan Pasar Wonoasih, Pasar Baru (Kota Probolinggo).
Berikutnya, Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing (Kota Kediri), serta Pasar Sleko dan Pasar Besar (Kota Madiun).
Gubernur Khofifah menegaskan, Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim sengaja digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat setelah kenaikan harga BBM.
"Ada Rp257 miliar program perlindungan sosial yang disiapkan Pemprov Jatim. Sebagian untuk Operasi Pasar dan Pasar Murah. Karena di tengah kenaikan harga BBM, masyarakat butuh penguatan daya beli," kata dia.
Pada program tersebut, lanjut dia, harganya yaitu untuk telur Rp20 ribu per kilogram, ayam Rp25 ribu per ekor (0,9 kilogram-1 kilogram), dan bawang merah Rp10 ribu per 500 gram.
Lalu, cabai rawit Rp10 ribu per 200 gram, gula pasir Rp12 ribu per kilogram, minyak goreng Rp11 ribu per kilogram, dan beras Rp50 ribu per lima kilogram.
Di sisi lain Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU) Mirza Muttaqien menyampaikan Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim merupakan salah satu inovasi Gubernur Khofifah dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat dampak kenaikan harga BBM.
Berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 BPS Jatim, lanjut dia, konsumsi BBM berkontribusi sebesar 4,81 persen terhadap total konsumsi masyarakat Jawa Timur.
Selain itu, BBM juga memberikan sumbangan terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 4,35 persen dan di perdesaan sebesar 4,34 persen.
"Salah satu kelebihan program ini adalah sharing beban pembiayaan kegiatan. Pembelian Komoditas bersumber dari sinergi antar BUMD yaitu PT. JGU dengan PT. BANK Jatim, lalu operasional dan ongkos angkut dibiayai oleh APBD Jatim," katanya. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022