Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur turut diundang dalam kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Rabu.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk peningkatan kerja sama perdagangan antardaerah.
"Kami berharap dengan kerja sama ini dapat semakin meningkat produktivitas hasil panen dan memperluas pemasarannya sehingga bisa berdampak kepada petani dan masyarakat secara luas," ujar Bupati Ipuk dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi.
Kerja sama antardaerah dalam perdagangan pangan ini, lanjut dia, bisa dilakukan antar-pemerintah daerah (government to government) ataupun antar-pelaku usaha (bussines to bussines). Hal ini untuk mengurangi risiko inflasi komoditas pangan di suatu daerah dengan menyuplai komoditas yang sama dari daerah lainnya.
Dalam kerja sama itu, kata Ipuk, Banyuwangi juga melibatkan Gapoktan Tani Makmur dari Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Gabungan kelompok tani tersbeut bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Tugu Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan produksi kedelai dan jagung.
"Ini menambah kerja sama antar-daerah lainnya yang telah dilakukan Banyuwangi sebelumnya. Terutama di sektor pangan dengan komoditas yang berbeda," tuturnya.
Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi year on year per Juli ini secara nasional di bidang pangan mencapai 10,4 persen. Hal ini memiliki dampak langsung ke masyarakat secara luas karena sektor pangan menjadi pengeluaran terbesar bagi mayoritas masyarakat di Indonesia.
"Pengendalian inflasi pangan ini ibarat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Bank Indonesia menargetkan inflasi di bidang pangan tersebut menjadi 6 persen.
"Kami targetkan inflasi di bidang pangan ini mencapai 5 persen. Maksimal ya 6 persen. Jadi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting," ujar Perry.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini sengaja diawali dari Jawa Timur, karena merupakan penyuplai pangan nasional.
"Produksi pangan di Jawa Timur ini tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk nasional. Ada 16 provinsi di Indonesia timur menggantungkan pangannya ke Jawa Timur," tuturnya.
GNPIP terdiri beberapa agenda, selain peningkatan kerja sama antar-daerah, juga dilakukan deklarasi bersama untuk operasi pasar serentak di 88 titik pasar se-Jawa. Kemudian disusul dengan bantuan peningkatan komoditas pertanian melalui program sosial Bank Indonesia serta gerakan urban farming dengan membagikan 77 ribu bibit cabai. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk peningkatan kerja sama perdagangan antardaerah.
"Kami berharap dengan kerja sama ini dapat semakin meningkat produktivitas hasil panen dan memperluas pemasarannya sehingga bisa berdampak kepada petani dan masyarakat secara luas," ujar Bupati Ipuk dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi.
Kerja sama antardaerah dalam perdagangan pangan ini, lanjut dia, bisa dilakukan antar-pemerintah daerah (government to government) ataupun antar-pelaku usaha (bussines to bussines). Hal ini untuk mengurangi risiko inflasi komoditas pangan di suatu daerah dengan menyuplai komoditas yang sama dari daerah lainnya.
Dalam kerja sama itu, kata Ipuk, Banyuwangi juga melibatkan Gapoktan Tani Makmur dari Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Gabungan kelompok tani tersbeut bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Tugu Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan produksi kedelai dan jagung.
"Ini menambah kerja sama antar-daerah lainnya yang telah dilakukan Banyuwangi sebelumnya. Terutama di sektor pangan dengan komoditas yang berbeda," tuturnya.
Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam paparannya menyampaikan bahwa inflasi year on year per Juli ini secara nasional di bidang pangan mencapai 10,4 persen. Hal ini memiliki dampak langsung ke masyarakat secara luas karena sektor pangan menjadi pengeluaran terbesar bagi mayoritas masyarakat di Indonesia.
"Pengendalian inflasi pangan ini ibarat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Bank Indonesia menargetkan inflasi di bidang pangan tersebut menjadi 6 persen.
"Kami targetkan inflasi di bidang pangan ini mencapai 5 persen. Maksimal ya 6 persen. Jadi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting," ujar Perry.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini sengaja diawali dari Jawa Timur, karena merupakan penyuplai pangan nasional.
"Produksi pangan di Jawa Timur ini tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk nasional. Ada 16 provinsi di Indonesia timur menggantungkan pangannya ke Jawa Timur," tuturnya.
GNPIP terdiri beberapa agenda, selain peningkatan kerja sama antar-daerah, juga dilakukan deklarasi bersama untuk operasi pasar serentak di 88 titik pasar se-Jawa. Kemudian disusul dengan bantuan peningkatan komoditas pertanian melalui program sosial Bank Indonesia serta gerakan urban farming dengan membagikan 77 ribu bibit cabai. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022