Pemerintah mempercepat penanganan virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini untuk menjamin ketersediaan hewan qurban bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha 1443 Hijriah pada awal Juli 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Penanganan dan Pengendalian PMK yang digelar secara daring, Rabu (8/6), mengatakan akan terus mengawasi secara mingguan dan mengikuti secara teknis.
"Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kami buat sampai mikro. Kami tangani seperti penanganan pandemi COVID-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: ACT Madiun bersama Global Qurban kelola ternak secara intensif cegah PMK
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan/desa, serta pusat krisis yang berkolaborasi dengan TNI/Polri beserta instansi terkait lainnya.
Selain itu, dilakukan pula pembatasan lalu lintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah, penyiapan vaksin darurat (impor tiga juta dosis), serta pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementerian Pertanian (Kementan).
Kemudian, dilakukan pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerja sama dengan TNI, Polri, Pemda, dan pihak terkait.
Dalam Rakortas tersebut, Airlangga turut mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Vaksinasi juga diharapkan diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain.
Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, diharapkan Kementan dan kementerian/lembaga terkait bisa menyegerakan dan mempermudah prosesnya.
“Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini dan kami akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 kabupaten/kota,” katanya.
Dirinya menilai penanganan secara mikro sangat penting, begitu pula sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan. Untuk itu, perlu dibuat Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) kepada 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota guna mempercepat penanganan virus tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa-Majelis Ulama Indonesia mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas.
Adapun perangkat pemerintah daerah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur juga sepakat bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini lantaran wabah berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para peternak.
Baca juga: Pemkab Gresik perketat jual beli hewan kurban jelang Idul Adha
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga akan melakukan pengetatan transaksi jual beli hewan kurban di wilayah itu, menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, sebagai antisipasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, di Gresik mengatakan, upaya pengetatan itu agar wabah PMK di Kabupaten Gresik tidak semakin meluas.
"Ini perlu dilakukan agar hewan ternak terutama yang akan diperjualbelikan untuk keperluan kurban dalam keadaan aman dan sehat dari penyakit PMK," kata Gus Yani, sapaan akrab Fandi Akhmad Yani, usai rapat koordinasi wabah PMK di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Pemkab Gresik.
Gus Yani mencatat, kondisi aktual sapi yang terpapar PMK di Gresik hanya sekitar 5 persen, namun Gresik masih ditetapkan sebagai zona merah wabah PMK.
Selain itu, untuk mengurangi mobilitas ternak, Kapolres Gresik AKBP Mohamad Nur Azis juga mengaku telah menyiapkan 4 titik posko penyekatan, masing-masing di Panceng, Simpang Empat Duduk Sampeyan, Simpang Empat Nipon Paint dan Legundi.
"Kami juga menyarankan pembelian hewan kurban langsung di tempat penjual dan dititipkan terlebih dahulu di sana, agar tidak bergeser. Mungkin itu cara aman, selain itu untuk memudahkan petugas di lapangan," katanya.(*)
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah percepat penanganan PMK jamin hewan qurban jelang Idul Adha
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022