Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membahas pengelolaan spot wisata jembatan kaca di Seruni Point Bromo Tengger Semeru di Guest House Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
"Idealnya untuk pengelolaan spot wisata jembatan kaca tersebut adalah lembaga khusus yang menangani bisnis pemerintah daerah," kata Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dalam rilis yang diterima ANTARA di Probolinggo, Jumat.
Menurutnya, masih ada waktu tiga tahun untuk mempersiapkan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa selama tiga tahun pertama jembatan kaca beroperasi untuk sementara masih ditangani oleh pihak kementerian.
"Sambil menunggu waktu dan transfer keilmuannya, kami siapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani di jembatan itu karena infrastruktur tersebut didukung oleh teknologi khusus," tuturnya.
Ia menjelaskan ketersediaan air bersih pada spot wisata merupakan skala prioritas yang harus bisa segera terpenuhi karena untuk wisata Bromo, permasalahan air memang sudah menjadi target awal Pemkab Probolinggo, sehingga tinggal menentukan titik mata air mana yang volumenya mencukupi untuk dialirkan.
Sejumlah pejabat yang mendampingi Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko yakni Kepala Disporaparbud Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Oemar Sjarif dan Sekretaris Bappeda Amalia Etiq Primahayu.
Sementara Plt. Kepala Balai Besar TNBTS Novita Kusuma Wardani mengatakan pembahasan awal rencana teknis sinergi TNBTS dan Pemkab Probolinggo terkait pengelolaan spot wisata jembatan kaca di Seruni Point Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Sukapura sangat penting untuk dibahas lebih awal.
"Mengingat pembangunan spot wisata yang digadang-gadang mampu mendongkrak lebih tinggi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo akan rampung tahun ini," katanya.
Ia mengatakan siapapun nanti yang akan ditunjuk sebagai pengelola spot wisata itu sudah harus siap karena juga akan ada transfer pengetahuan dan teknologi pendukung yang diperlukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami juga bahas infrastruktur pendukung lainnya seperti kualitas jalan dan ketersediaan air bersih yang mencukupi. Kami segera lakukan kajian dan survei awal pada sumber air di sekitar TNBTS yang memungkinkan dialirkan pada sekitar objek wisata," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Idealnya untuk pengelolaan spot wisata jembatan kaca tersebut adalah lembaga khusus yang menangani bisnis pemerintah daerah," kata Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko dalam rilis yang diterima ANTARA di Probolinggo, Jumat.
Menurutnya, masih ada waktu tiga tahun untuk mempersiapkan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan sebelumnya bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa selama tiga tahun pertama jembatan kaca beroperasi untuk sementara masih ditangani oleh pihak kementerian.
"Sambil menunggu waktu dan transfer keilmuannya, kami siapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani di jembatan itu karena infrastruktur tersebut didukung oleh teknologi khusus," tuturnya.
Ia menjelaskan ketersediaan air bersih pada spot wisata merupakan skala prioritas yang harus bisa segera terpenuhi karena untuk wisata Bromo, permasalahan air memang sudah menjadi target awal Pemkab Probolinggo, sehingga tinggal menentukan titik mata air mana yang volumenya mencukupi untuk dialirkan.
Sejumlah pejabat yang mendampingi Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko yakni Kepala Disporaparbud Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hengki Cahjo Saputra, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Oemar Sjarif dan Sekretaris Bappeda Amalia Etiq Primahayu.
Sementara Plt. Kepala Balai Besar TNBTS Novita Kusuma Wardani mengatakan pembahasan awal rencana teknis sinergi TNBTS dan Pemkab Probolinggo terkait pengelolaan spot wisata jembatan kaca di Seruni Point Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Sukapura sangat penting untuk dibahas lebih awal.
"Mengingat pembangunan spot wisata yang digadang-gadang mampu mendongkrak lebih tinggi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo akan rampung tahun ini," katanya.
Ia mengatakan siapapun nanti yang akan ditunjuk sebagai pengelola spot wisata itu sudah harus siap karena juga akan ada transfer pengetahuan dan teknologi pendukung yang diperlukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami juga bahas infrastruktur pendukung lainnya seperti kualitas jalan dan ketersediaan air bersih yang mencukupi. Kami segera lakukan kajian dan survei awal pada sumber air di sekitar TNBTS yang memungkinkan dialirkan pada sekitar objek wisata," ujarnya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022