Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim selaku motor penggerak Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) mulai merapatkan barisan dengan pemangku kepentingan untuk mengawasi masuknya warga negara asing (WNA) melalui Bandara Juanda Surabaya.
Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto melalui Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Junaedi, Kamis, mengatakan semakin membaiknya situasi pandemi membuat sejumlah negara termasuk Indonesia telah membuka gerbang penerbangan internasional.
"Kami terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pemangku kepentingan terkait untuk antisipasi pembukaan gerbang negara secara menyeluruh," ujarnya di sela rapat koordinasi tingkat provinsi yang digelar di Surabaya.
Junaedi menyebutkan bahwa pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia sedikit demi sedikit mulai dibuka kembali yaitu dengan memperluas cakupan orang asing yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia.
Bahkan, untuk di Bali dan Batam telah diberlakukan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).
"Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat pemberlakuan pemberian visa kunjungan saat kedatangan pada bandara-bandara Internasional lainnya dengan berbagai tujuan," ujarnya.
Ia mengatakan Jawa Timur memiliki beberapa gerbang internasional baik bandar udara maupun bandar laut dan paling besar ada di Bandara Internasional Juanda.
Ia mengatakan, sentimen positif ini, harus direspons seluruh elemen pemerintah termasuk di bidang pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing.
"Yaitu dengan menyiapkan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ucapnya.
Meski demikian, Junaedi menegaskan bahwa segala aspek kemudahan perizinan harus diimbangi dengan aspek pengamanan.
Dia menyinggung kejadian akhir-akhir ini, yaitu maraknya unjuk rasa pengungsi asal Afganistan pada instansi pemerintah dan perwakilan negara asing.
"Bahkan dilakukan di tempat umum yang dimungkinkan menimbulkan kerawanan konflik sosial," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, berkaca dari kejadian tersebut, perlu dilakukan pencegahan dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di Jawa Timur.
Salah satunya dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengawasan orang asing secara terkoordinasi.
"Kami harap melalui wadah Tim PORA ini, kita bisa menyusun langkah-langkah strategis dalam penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam rangka pencegahan ekses-ekses perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia," katanya.
Saat ini, terdapat 8.137 orang asing di Jatim. Lebih dari separuhnya berada di daerah Malang Raya yaitu sebanyak 4.657 orang asing.
Mayoritas merupakan WN Tiongkok (1.478). Diikuti WN Malaysia (890) dan WN Korea Selatan (692). Sedangkan untuk pengungsi internasional terdapat 416 orang yang sebagian besar berasal dari Afganistan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto melalui Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Junaedi, Kamis, mengatakan semakin membaiknya situasi pandemi membuat sejumlah negara termasuk Indonesia telah membuka gerbang penerbangan internasional.
"Kami terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pemangku kepentingan terkait untuk antisipasi pembukaan gerbang negara secara menyeluruh," ujarnya di sela rapat koordinasi tingkat provinsi yang digelar di Surabaya.
Junaedi menyebutkan bahwa pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia sedikit demi sedikit mulai dibuka kembali yaitu dengan memperluas cakupan orang asing yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia.
Bahkan, untuk di Bali dan Batam telah diberlakukan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).
"Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat pemberlakuan pemberian visa kunjungan saat kedatangan pada bandara-bandara Internasional lainnya dengan berbagai tujuan," ujarnya.
Ia mengatakan Jawa Timur memiliki beberapa gerbang internasional baik bandar udara maupun bandar laut dan paling besar ada di Bandara Internasional Juanda.
Ia mengatakan, sentimen positif ini, harus direspons seluruh elemen pemerintah termasuk di bidang pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing.
"Yaitu dengan menyiapkan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN),” ucapnya.
Meski demikian, Junaedi menegaskan bahwa segala aspek kemudahan perizinan harus diimbangi dengan aspek pengamanan.
Dia menyinggung kejadian akhir-akhir ini, yaitu maraknya unjuk rasa pengungsi asal Afganistan pada instansi pemerintah dan perwakilan negara asing.
"Bahkan dilakukan di tempat umum yang dimungkinkan menimbulkan kerawanan konflik sosial," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, berkaca dari kejadian tersebut, perlu dilakukan pencegahan dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di Jawa Timur.
Salah satunya dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengawasan orang asing secara terkoordinasi.
"Kami harap melalui wadah Tim PORA ini, kita bisa menyusun langkah-langkah strategis dalam penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam rangka pencegahan ekses-ekses perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia," katanya.
Saat ini, terdapat 8.137 orang asing di Jatim. Lebih dari separuhnya berada di daerah Malang Raya yaitu sebanyak 4.657 orang asing.
Mayoritas merupakan WN Tiongkok (1.478). Diikuti WN Malaysia (890) dan WN Korea Selatan (692). Sedangkan untuk pengungsi internasional terdapat 416 orang yang sebagian besar berasal dari Afganistan.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022