Bupati Situbondo Karna Suswandi menyayangkan tindakan rumah sakit milik pemerintah daerah setempat yang masih meminta uang jaminan kepada pasien penerima manfaat program Sehat Gratis (Sehati).
"Saya justru heran masih ada pihak rumah sakit yang meminta uang jaminan kepada pasien program Sehati," kata Bung Karna, sapaan bupati, di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Ia menegaskan bahwa Sehati merupakan program piroritas di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Khoirani untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga miskin yang tidak terakomodasi dalam BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Katanya, program Sehati ini untuk memastikan warga miskin yang tidak terakomodasi dalam BPJS Kesehatan maupun KIS yang dibiayai oleh pemerintah. Dan cara untuk mengurusnya pun sangat mudah dan tidak ribet, hanya cukup membawa KTP elektronik (KTP-e).
Bupati Karna Suswandi meminta kepada seluruh kepala desa dan lurah agar selektif dan objektif dalam memberikan rekomendasi terhadap warganya, yang diusulkan memperoleh program Sehati. Sehingga, bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD itu tepat sasaran.
"Kepala desa maupun lurah harus selektif dan objektif dalam memilah warganya yang diusulkan memperoleh program Sehati," tuturnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Situbondo 2022, Kepala Desa Siliwung, Kecamatan Panji, Feri Anis Saudi mengeluhkan uang jaminan yang diminta pihak rumah sakit kepada pasien program Sehat Gratis (Sehati).
"Warga kami yang menggunakan program Sehati dimintai uang jaminan oleh pihak rumah sakit. Uang jaminannya bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp4 juta," katanya.
Feri mengaku, uang jaminan diminta pihak rumah sakit ketika pasien pulang di luar jam kerja atau di atas pukul 14:00 WIB. Keluarga pasien Sehati tidak sanggup karena dinilai terlalu tinggi.
"Kalau warga miskin itu, jangankan Rp1 juta, Rp100 ribu saja mereka masih belum tentu punya uang," katanya.
Ia berharap kepada rumah sakit pemerintah daerah setempat agar tidak memungut uang jaminan terhadap pasien program Sehati yang notabene dari keluarga miskin.
"Semoga dengan adanya pengaduan dari masyarakat dan sudah kami sampaikan ke pak bupati, ke depan bisa mencarikan solusi," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Saya justru heran masih ada pihak rumah sakit yang meminta uang jaminan kepada pasien program Sehati," kata Bung Karna, sapaan bupati, di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Ia menegaskan bahwa Sehati merupakan program piroritas di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Khoirani untuk memberikan layanan kesehatan kepada warga miskin yang tidak terakomodasi dalam BPJS Kesehatan maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Katanya, program Sehati ini untuk memastikan warga miskin yang tidak terakomodasi dalam BPJS Kesehatan maupun KIS yang dibiayai oleh pemerintah. Dan cara untuk mengurusnya pun sangat mudah dan tidak ribet, hanya cukup membawa KTP elektronik (KTP-e).
Bupati Karna Suswandi meminta kepada seluruh kepala desa dan lurah agar selektif dan objektif dalam memberikan rekomendasi terhadap warganya, yang diusulkan memperoleh program Sehati. Sehingga, bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD itu tepat sasaran.
"Kepala desa maupun lurah harus selektif dan objektif dalam memilah warganya yang diusulkan memperoleh program Sehati," tuturnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Situbondo 2022, Kepala Desa Siliwung, Kecamatan Panji, Feri Anis Saudi mengeluhkan uang jaminan yang diminta pihak rumah sakit kepada pasien program Sehat Gratis (Sehati).
"Warga kami yang menggunakan program Sehati dimintai uang jaminan oleh pihak rumah sakit. Uang jaminannya bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp4 juta," katanya.
Feri mengaku, uang jaminan diminta pihak rumah sakit ketika pasien pulang di luar jam kerja atau di atas pukul 14:00 WIB. Keluarga pasien Sehati tidak sanggup karena dinilai terlalu tinggi.
"Kalau warga miskin itu, jangankan Rp1 juta, Rp100 ribu saja mereka masih belum tentu punya uang," katanya.
Ia berharap kepada rumah sakit pemerintah daerah setempat agar tidak memungut uang jaminan terhadap pasien program Sehati yang notabene dari keluarga miskin.
"Semoga dengan adanya pengaduan dari masyarakat dan sudah kami sampaikan ke pak bupati, ke depan bisa mencarikan solusi," ujarnya. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022