Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta partai politik tidak membuat gaduh dengan membahas isu penundaan Pemilihan Umum 2024.
"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang menjadi polemik. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," ujarnya di sela reses di Surabaya, Selasa.
Menurut LaNyalla, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu itu. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," ucapnya.
Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat serta mendudukkan dan menjernihkan persoalan ini agar situasi di tengah-tengah masyarakat tetap kondusif.
Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.
"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.
Presiden Jokowi, kata dia, sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah.
Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye-nya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang menjadi polemik. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, partai politik seharusnya bisa menahan diri," ujarnya di sela reses di Surabaya, Selasa.
Menurut LaNyalla, pemerintah tidak pernah membahas masalah penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu itu. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan," ucapnya.
Tidak itu saja, LaNyalla dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat serta mendudukkan dan menjernihkan persoalan ini agar situasi di tengah-tengah masyarakat tetap kondusif.
Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut menegaskan sampai saat ini Presiden Joko Widodo tetap menginginkan Pemilu diadakan tahun 2024.
"Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda. Ini yang tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dan mendorong kedua wacana tersebut.
Presiden Jokowi, kata dia, sampai dua kali memimpin rapat kabinet yaitu pada 14 dan 27 September 2021 yang isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah.
Pertama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanye-nya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022