Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, berkomitmen akan lebih optimal memberikan pelayanan kepada masayarakat dengan mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Selasa, mengemukakan pencanangan ini merupakan komitmen pemkot untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Di Kota Kediri sudah banyak perubahan, salah satunya terkait psikologi masyarakat yang ingin dilayani dan meminta haknya kepada pemerintah daerah.
"Presiden Joko Widodo tidak mau data yang berasal dari pemda sendiri tapi harus data yang berasal dari BPS. Nah ini menjadikan kami untuk bekerja menggunakan data dan survei. Kami ingin tahu pekerjaan sudah sejauh mana bisa diterima masyarakat," katanya di Kediri.
Wali Kota mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan.
Dalam memberikan layanan, pihaknya mengakui masih ada kekurangan, misalnya pegawai saat melayani kurang senyum, terlalu santai dalam melayani, dan kadang saat ada orang datang tidak ramah.
"Karena itu semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dan bisa mengubah mindset bahwa kita harus bisa melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh," kata dia.
Ia berharap pencanangan ini menjadikan pelayanan publik semakin baik. Semua pihak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tidak memiliki mental ingin dilayani.
"Kami ikut zona integritas ini sudah tiga tahun tapi masih gagal. Kami bisa mencontoh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri agar bisa memperoleh predikat yang mutlak," ujar dia.
Dia berjanji harus ada perubahan dari pemda yang arahnya benar dan bagus sehingga menimbulkan multiplier efek masyarakat yang baik.
"Masyarakat akan senang dan kerasan tinggal di Kota Kediri, karena kita melindungi mereka dan itu merupakan tugas kita," kata dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Selasa, mengemukakan pencanangan ini merupakan komitmen pemkot untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Di Kota Kediri sudah banyak perubahan, salah satunya terkait psikologi masyarakat yang ingin dilayani dan meminta haknya kepada pemerintah daerah.
"Presiden Joko Widodo tidak mau data yang berasal dari pemda sendiri tapi harus data yang berasal dari BPS. Nah ini menjadikan kami untuk bekerja menggunakan data dan survei. Kami ingin tahu pekerjaan sudah sejauh mana bisa diterima masyarakat," katanya di Kediri.
Wali Kota mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan.
Dalam memberikan layanan, pihaknya mengakui masih ada kekurangan, misalnya pegawai saat melayani kurang senyum, terlalu santai dalam melayani, dan kadang saat ada orang datang tidak ramah.
"Karena itu semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama dan bisa mengubah mindset bahwa kita harus bisa melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh," kata dia.
Ia berharap pencanangan ini menjadikan pelayanan publik semakin baik. Semua pihak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan tidak memiliki mental ingin dilayani.
"Kami ikut zona integritas ini sudah tiga tahun tapi masih gagal. Kami bisa mencontoh Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri agar bisa memperoleh predikat yang mutlak," ujar dia.
Dia berjanji harus ada perubahan dari pemda yang arahnya benar dan bagus sehingga menimbulkan multiplier efek masyarakat yang baik.
"Masyarakat akan senang dan kerasan tinggal di Kota Kediri, karena kita melindungi mereka dan itu merupakan tugas kita," kata dia. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022