Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya Pemkab Madiun, Jawa Timur, dalam menurunkan angka stunting (kekerdilan) di wilayah itu sesuai capaian target yang ditetapkan Presiden Jokowi hingga 14 persen.
"Saya berterima kasih kepada Pemkab Madiun, karena di sini stunting-nya sudah hampir sesuai standar Pak Jokowi di tahun 2024. Tapi, tidak kemudian itu boleh berhenti, namun harus diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting," ujar Menko Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja dalam rangka memantau capaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu.
Ia menjelaskan pemerintah masih terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Adapun, Kabupaten Madiun dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting. Berdasarkan laporan, per Agustus tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Madiun mencapai 14,9 persen. Angka itu menurun signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 24,94 persen.
Menko PMK Muhadjir mengatakan fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai nol stunting.
Pihaknya optimistis akan semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada tahun 2024.
Beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
"Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimistis di tahun 2024 untuk Kabupaten Madiun angkanya bisa di bawah 2 digit atau di bawah 10 persen, syukur-syukur nol," katanya.
Terintegrasi dan Berkelanjutan
Ia menegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja, melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga setelah melahirkan terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya ada di pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Kalau ingin negara kita maju, maka kita harus berantas angka stunting," jelasnya.
Namun, terlepas dari itu, Menko PMK mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberikan vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja putri, juga terdapat program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).
Muhadjir mengutarakan bahwa program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan penanganan stunting di Kabupaten Madiun tidak terfokus pada satu dinas saja. Namun, penanganan stunting dilakukan dengan sistem Integrated Development Plan yang artinya sinergisitas seluruh OPD karena masalah stunting adalah masalah yang kompleks.
"Stunting adalah masalah yang kompleks tidak bisa ditangani satu dinas saja, sehingga memerlukan penanganan dari semua pihak," jelas Bupati Ahmad Dawami.
Guna semakin menurunkan angka stunting di Kabupaten Madiun, pihaknya sudah membentuk tim pendamping keluarga yang di dalamnya ada bidan, PKK, dan kader KB. Semuanya berkolaborasi untuk menekan angka stunting di desanya masing-masing.
"Selain itu, yang tidak kalah penting, kami juga membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim itu intensif melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan stunting," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Saya berterima kasih kepada Pemkab Madiun, karena di sini stunting-nya sudah hampir sesuai standar Pak Jokowi di tahun 2024. Tapi, tidak kemudian itu boleh berhenti, namun harus diusahakan nol. Madiun ini harus punya semboyan nol stunting," ujar Menko Muhadjir Effendy saat kunjungan kerja dalam rangka memantau capaian stunting dan pemanfaatan dana desa di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Rabu.
Ia menjelaskan pemerintah masih terus mengupayakan pencapaian target penurunan stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Jokowi dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Adapun, Kabupaten Madiun dinilai telah berhasil dalam upaya menangani stunting. Berdasarkan laporan, per Agustus tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Madiun mencapai 14,9 persen. Angka itu menurun signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 24,94 persen.
Menko PMK Muhadjir mengatakan fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai nol stunting.
Pihaknya optimistis akan semakin banyak daerah atau kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Maka secara agregat Indonesia akan mampu mencapai target penurunan stunting sesuai yang dicanangkan pada tahun 2024.
Beberapa daerah yang diketahui masih memiliki angka stunting tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
"Fokus ke daerah yang tinggi stunting bagus, tapi yang sudah berhasil ini harus dijadikan contoh. Saya optimistis di tahun 2024 untuk Kabupaten Madiun angkanya bisa di bawah 2 digit atau di bawah 10 persen, syukur-syukur nol," katanya.
Terintegrasi dan Berkelanjutan
Ia menegaskan bahwa penurunan stunting tidak bisa diintervensi hanya melalui satu sektor saja, melainkan harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Mulai dari pencegahan sejak masa remaja hingga setelah melahirkan terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
"Stunting ini ruwet. Masyarakat juga masih banyak yang keliru. Stunting itu dianggap kalau tingginya kurang, beratnya kurang, padahal bukan itu. Stunting itu masalahnya ada di pertumbuhan otak. Saat hamil sebenarnya bisa dilacak apakah janin ini bisa potensi stunting atau tidak. Kalau ingin negara kita maju, maka kita harus berantas angka stunting," jelasnya.
Namun, terlepas dari itu, Menko PMK mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Selain memberikan vitamin tambah darah untuk mengantisipasi anemia pada remaja putri, juga terdapat program Integrated Development Plan (Rencana Pengembangan Terintegrasi).
Muhadjir mengutarakan bahwa program tersebut sangat sesuai dengan upaya pemerintah dalam penanganan stunting. Hanya, selain terintegrasi juga harus berkelanjutan.
Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan penanganan stunting di Kabupaten Madiun tidak terfokus pada satu dinas saja. Namun, penanganan stunting dilakukan dengan sistem Integrated Development Plan yang artinya sinergisitas seluruh OPD karena masalah stunting adalah masalah yang kompleks.
"Stunting adalah masalah yang kompleks tidak bisa ditangani satu dinas saja, sehingga memerlukan penanganan dari semua pihak," jelas Bupati Ahmad Dawami.
Guna semakin menurunkan angka stunting di Kabupaten Madiun, pihaknya sudah membentuk tim pendamping keluarga yang di dalamnya ada bidan, PKK, dan kader KB. Semuanya berkolaborasi untuk menekan angka stunting di desanya masing-masing.
"Selain itu, yang tidak kalah penting, kami juga membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim itu intensif melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan stunting," katanya.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022