Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik 1.400 pejabat Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, pada pengujung tahun 2021.
"Pelantikan massal dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai pelantikan di Halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Jumat.
Menurut Eri, pelantikan ini salah satunya untuk menyesuaikan perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pada awal Januari 2022.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan perubahan reformasi birokrasi yang dimaksud adalah pertama, adanya perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.
Kedua, terkait pengurangan yang awalnya empat kepala seksi di kecamatan, sekarang menjadi tiga.
Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru. Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural atau sebaliknya.
"Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini," ujarnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memastikan bahwa para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang memiliki nilai tinggi dari hasil tes asesmen.
"Jadi, mereka yang punya nilai tinggi di antara asesmen, sampai semua jabatan terpenuhi," katanya.
Oleh sebab itu, Eri kembali menegaskan bahwa para pejabat yang baru saja dilantik ini bukan karena memiliki kedekatan dengan wali kota, tetapi mereka memang berkompeten sesuai dengan nilai dari hasil asesmen.
"Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan," katanya.
Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome maka wajib untuk mengundurkan
"Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar-OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome-nya tidak sesuai," katanya.
Selain menerapkan kontrak kinerja, Wali Kota Eri juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Selama masa itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.
"Pada tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya, tidak diteruskan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini pelayan," ujarnya.
Untuk itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media dengan harapan warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.
Menurut ia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output/outcome-nya akan disampaikan kepada media.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Pelantikan massal dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi," kata Wali Kota Eri Cahyadi usai pelantikan di Halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Jumat.
Menurut Eri, pelantikan ini salah satunya untuk menyesuaikan perubahan nama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pada awal Januari 2022.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan perubahan reformasi birokrasi yang dimaksud adalah pertama, adanya perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.
Kedua, terkait pengurangan yang awalnya empat kepala seksi di kecamatan, sekarang menjadi tiga.
Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru. Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural atau sebaliknya.
"Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini," ujarnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memastikan bahwa para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang memiliki nilai tinggi dari hasil tes asesmen.
"Jadi, mereka yang punya nilai tinggi di antara asesmen, sampai semua jabatan terpenuhi," katanya.
Oleh sebab itu, Eri kembali menegaskan bahwa para pejabat yang baru saja dilantik ini bukan karena memiliki kedekatan dengan wali kota, tetapi mereka memang berkompeten sesuai dengan nilai dari hasil asesmen.
"Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan," katanya.
Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja. Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome maka wajib untuk mengundurkan
"Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar-OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome-nya tidak sesuai," katanya.
Selain menerapkan kontrak kinerja, Wali Kota Eri juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Selama masa itu, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.
"Pada tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya, tidak diteruskan. Inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini pelayan," ujarnya.
Untuk itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media dengan harapan warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.
Menurut ia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output/outcome-nya akan disampaikan kepada media.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021