Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar bakti sosial serentak untuk balita stunting atau kerdil di lima daerah pemilihan (dapil) Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
"Ada seribu paket bantuan yang kami berikan dalam baksos kali ini," kata Ketua KPPG Surabaya Dian Jennie di acara baksos.
Menurut Dian, digelarnya baksos kali ini sekaligus juga memperingati Hari Ibu. Bagi Dian, peringatan Hari Ibu merupakan momen strategis dalam meninggkatkan empati dan kepekaan sosial terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
Situasi pandemi global, lanjut dia, membawa dampak sampingan yang sangat luas termasuk meningkatnya balita stunting di Surabaya. Data yang dihimpun Pemkot Surabaya pada November 2021, angka balita stunting di Surabaya mencapai 5.000 kasus.
Situasi tersebut, menurut Dian, salah satunya dipicu oleh rendahnya atau menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat Surabaya sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Untuk itu, lanjut dia, sejumlah pihak seperti lembaga kesehatan, kader posyandu dan pemerintah, harus mampu bersinergi menurunkan angka stunting sampai di level nol persen.
“Ini penting menjadi tanggung jawab bersama, mengingat generasi bangsa adalah aset penting pembangunan,” katanya.
Sebagai organisasi politik perempuan, kata Dian, sudah seyogyanya KPPG ikut mengambil peran serius tentang perkembangan dan kemajuan perempuan dan anak.
Sehingga keberadaan KPPG bukan hanya sebagai salah satu mesin partai, namun yang lebih utama KPPG mampu berdampak optimal bagi kemanusian, kemajuan dan pemajuan masyarakat, perempuan dan anak.
Wali Kota Eri sebelumnya mengatatakan, angka stunting di Surabaya turun dengan menduduki urutan ke-34 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Padahal, sebelumnya angka stunting di Surabaya menduduki urutan ke-3 se Jatim.
Pada 6 Desember lalu, angka balita stunting di 31 kecamaan Kota Surabaya, turun dari sebelumnya 5.727 kasus menjadi 1.785 kasus. Dari angka 1.785, Eri mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan lagi dengan cara dipisahkan-pisahkan lebih detail.
Pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. "Dengan demikian,, intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ada seribu paket bantuan yang kami berikan dalam baksos kali ini," kata Ketua KPPG Surabaya Dian Jennie di acara baksos.
Menurut Dian, digelarnya baksos kali ini sekaligus juga memperingati Hari Ibu. Bagi Dian, peringatan Hari Ibu merupakan momen strategis dalam meninggkatkan empati dan kepekaan sosial terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.
Situasi pandemi global, lanjut dia, membawa dampak sampingan yang sangat luas termasuk meningkatnya balita stunting di Surabaya. Data yang dihimpun Pemkot Surabaya pada November 2021, angka balita stunting di Surabaya mencapai 5.000 kasus.
Situasi tersebut, menurut Dian, salah satunya dipicu oleh rendahnya atau menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat Surabaya sebagai dampak dari pandemi COVID-19.
Untuk itu, lanjut dia, sejumlah pihak seperti lembaga kesehatan, kader posyandu dan pemerintah, harus mampu bersinergi menurunkan angka stunting sampai di level nol persen.
“Ini penting menjadi tanggung jawab bersama, mengingat generasi bangsa adalah aset penting pembangunan,” katanya.
Sebagai organisasi politik perempuan, kata Dian, sudah seyogyanya KPPG ikut mengambil peran serius tentang perkembangan dan kemajuan perempuan dan anak.
Sehingga keberadaan KPPG bukan hanya sebagai salah satu mesin partai, namun yang lebih utama KPPG mampu berdampak optimal bagi kemanusian, kemajuan dan pemajuan masyarakat, perempuan dan anak.
Wali Kota Eri sebelumnya mengatatakan, angka stunting di Surabaya turun dengan menduduki urutan ke-34 dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Padahal, sebelumnya angka stunting di Surabaya menduduki urutan ke-3 se Jatim.
Pada 6 Desember lalu, angka balita stunting di 31 kecamaan Kota Surabaya, turun dari sebelumnya 5.727 kasus menjadi 1.785 kasus. Dari angka 1.785, Eri mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan lagi dengan cara dipisahkan-pisahkan lebih detail.
Pemetaan itu dilakukan supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. "Dengan demikian,, intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021