Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jaringan pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkoneksi seluruhnya di tahun 2023 sehingga tidak ada wilayah di Kota Pahlawan tak teraliri air.
"Nanti dihitung, kebutuhan pipanya. Kalau ada keluhan kok airnya keruh? ternyata pipanya sudah puluhan tahun. Kalau ingin tidak keruh, otomatis pipanya harus diganti. Sehingga nanti di tahun 2023 tidak ada lagi wilayah yang tidak teraliri air," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, PDAM mampu mengatasi masalah zona merah di Surabaya atau kawasan yang belum teraliri air karena debitnya kurang.
"Kami selalu bilang kalau air di PDAM itu banyak, tapi nyatanya masih ada zona merah. Kalau diam saja, maka wali kota dan direksi PDAM itu sama salahnya. Maka dari itu, semua itu harus diperbaiki bersama demi kepentingan umat," katanya.
Selain itu, Eri ingin, nantinya PDAM bisa menyesuaikan tarif air yang disesuaikan dengan klasterisasi per meter kubiknya. Klasterisasi ini, lanjut dia, disesuaikan dengan beberapa kategori, mulai dari segi pendapatan, kawasan perkampungan dan perumahan serta luasan rumah yang teraliri oleh air PDAM.
"Bedanya itu dihitung dari nilai NJOP-nya, terkait juga nilai harga jual rumahnya berapa. Karena apa? Jangan sampai nanti orang yang kaya nanti disubsidi oleh orang yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau pas-pasan. Teman-teman PDAM harus berani keluar dari zona nyaman, yang penting tahu nilai investasinya, mau pakai obligasi atau KPBU silahkan dihitung disampaikan ke publik. Harus berani untuk kepentingan umat," katanya.
Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, rencana penerapan tarif subsidi itu akan disesuaikan dengan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur dan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, No 21 tahun 2020 tentang batas tarif atas dan tarif bawah.
"Kalau untuk Kota Surabaya, tarif bawahnya itu Rp2.600 tarif tertingginya Rp17.000. Kita akan menyesuaikan dengan peraturan tersebut, tentunya tarif ini akan berlaku. Suratnya sudah turun dari gubernur, kelasnya tetap akan tetapi tarif untuk kelas golongan empat kebutuhan rumah tangga menengah ke atas itu yang kita sesuaikan," kata Arief.
Sementra itu, untuk peremajaan pipa PDAM, Arief mengakui yang usianya diatas 25 tahun perlu dilakukan penggantian. Saat ini, di Kota Surabaya ada sekitar kurang lebih 3.000 Km pipa yang usianya diatas 25 tahun.
"Ini agak sulit ya, karena dari pengalaman kami sebenarnya pipa itu diganti paling tinggi 50 km per tahun digantinya. Kendalanya juga terkait dengan biaya dan kemampuan internal kami," ujar Arief. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Nanti dihitung, kebutuhan pipanya. Kalau ada keluhan kok airnya keruh? ternyata pipanya sudah puluhan tahun. Kalau ingin tidak keruh, otomatis pipanya harus diganti. Sehingga nanti di tahun 2023 tidak ada lagi wilayah yang tidak teraliri air," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.
Menurut dia, PDAM mampu mengatasi masalah zona merah di Surabaya atau kawasan yang belum teraliri air karena debitnya kurang.
"Kami selalu bilang kalau air di PDAM itu banyak, tapi nyatanya masih ada zona merah. Kalau diam saja, maka wali kota dan direksi PDAM itu sama salahnya. Maka dari itu, semua itu harus diperbaiki bersama demi kepentingan umat," katanya.
Selain itu, Eri ingin, nantinya PDAM bisa menyesuaikan tarif air yang disesuaikan dengan klasterisasi per meter kubiknya. Klasterisasi ini, lanjut dia, disesuaikan dengan beberapa kategori, mulai dari segi pendapatan, kawasan perkampungan dan perumahan serta luasan rumah yang teraliri oleh air PDAM.
"Bedanya itu dihitung dari nilai NJOP-nya, terkait juga nilai harga jual rumahnya berapa. Karena apa? Jangan sampai nanti orang yang kaya nanti disubsidi oleh orang yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau pas-pasan. Teman-teman PDAM harus berani keluar dari zona nyaman, yang penting tahu nilai investasinya, mau pakai obligasi atau KPBU silahkan dihitung disampaikan ke publik. Harus berani untuk kepentingan umat," katanya.
Dirut PDAM Surabaya Arief Wisnu Cahyono mengatakan, rencana penerapan tarif subsidi itu akan disesuaikan dengan surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur dan peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, No 21 tahun 2020 tentang batas tarif atas dan tarif bawah.
"Kalau untuk Kota Surabaya, tarif bawahnya itu Rp2.600 tarif tertingginya Rp17.000. Kita akan menyesuaikan dengan peraturan tersebut, tentunya tarif ini akan berlaku. Suratnya sudah turun dari gubernur, kelasnya tetap akan tetapi tarif untuk kelas golongan empat kebutuhan rumah tangga menengah ke atas itu yang kita sesuaikan," kata Arief.
Sementra itu, untuk peremajaan pipa PDAM, Arief mengakui yang usianya diatas 25 tahun perlu dilakukan penggantian. Saat ini, di Kota Surabaya ada sekitar kurang lebih 3.000 Km pipa yang usianya diatas 25 tahun.
"Ini agak sulit ya, karena dari pengalaman kami sebenarnya pipa itu diganti paling tinggi 50 km per tahun digantinya. Kendalanya juga terkait dengan biaya dan kemampuan internal kami," ujar Arief. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021