Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat, melakukan sosialisasi inovasi administrasi kependudukan berbasis desa bersama para operator kecamatan, desa/ kelurahan untuk memperkuat layanan.
"Ini bagian konsolidasi. Operator desa dan kelurahan ini adalah ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Mereka yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena itu konsolidasi harus diperkuat untuk menyamakan persepsi agar pelayanan semakin kuat pula," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Menurut ia, administrasi kependudukan merupakan layanan dasar dan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja yang prima, cepat, ramah, dan gratis.
Bahkan, lanjut Ipuk, satu hari setelah dilantik menjadi bupati langsung bekerja di desa dalam program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), yang salah satu fungsinya untuk mengoptimalkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Ketika program Ngantor di Desa, banyak urusan kependudukan di desa bisa segera diselesaikan. Karena itu saya minta kepada aparat desa, kelurahan, kecamatan, untuk lebih banyak jemput bola, mendekatkan diri ke masyarakat," kata Ipuk.
Selain itu, Ipuk mengatakan bahwa kerja juga harus berdasarkan target. Seperti Dispendukcapil yang saat ini masih memiliki pekerjaan rumah, yakni perekaman KTP-e yang masih mencapai 97,7 persen, belum mencapai target 99,2 persen.
"Ini pekerjaan rumah Dispendukcapil, semoga bisa segera dicapai," ucap Bupati Ipuk.
Perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) telah melampaui target. Dari target 30 persen telah tercapai 54,1 persen. Selain itu kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun juga melampaui target. Dari target 95 persen telah tercapai 97 persen.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Juang Pribadi mengemukakan saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengurus layanan adminduk.
"Selain pelayanan offline yang bisa dilaksanakan di 247 tempat pelayanan, yaitu di Mal Pelayanan Publik, dua pasar pelayanan publik, gerai pelayanan untuk nelayan, 25 kantor kecamatan, dan 217 desa dan kelurahan melalui program Smart Kampung dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kami juga memberikan kemudahan secara online," paparnya.
Masyarakat juga bisa melalui berbagai layanan seperti program Go On Document (Godoc) yang merupakan layanan memudahkan para lansia dan difabel. Ada juga ada pelayanan online melalui Whatsapp.
"Warga juga bisa memanfaatkan layanan kependudukan saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), pelayanan masyarakat di kawasan perkebunan dengan Camping Embun, mobil keliling kami juga siap melayani melalui program Pelangi ke desa-desa," kata Juang.
Kegiatan sosialisasi itu juga menghadirkan Direktur Capil Ditjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum, serta Kasi Perkembangan Penduduk Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemprov Jatim, Junita Elisabeth. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Ini bagian konsolidasi. Operator desa dan kelurahan ini adalah ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat. Mereka yang banyak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena itu konsolidasi harus diperkuat untuk menyamakan persepsi agar pelayanan semakin kuat pula," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Menurut ia, administrasi kependudukan merupakan layanan dasar dan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja yang prima, cepat, ramah, dan gratis.
Bahkan, lanjut Ipuk, satu hari setelah dilantik menjadi bupati langsung bekerja di desa dalam program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), yang salah satu fungsinya untuk mengoptimalkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
"Ketika program Ngantor di Desa, banyak urusan kependudukan di desa bisa segera diselesaikan. Karena itu saya minta kepada aparat desa, kelurahan, kecamatan, untuk lebih banyak jemput bola, mendekatkan diri ke masyarakat," kata Ipuk.
Selain itu, Ipuk mengatakan bahwa kerja juga harus berdasarkan target. Seperti Dispendukcapil yang saat ini masih memiliki pekerjaan rumah, yakni perekaman KTP-e yang masih mencapai 97,7 persen, belum mencapai target 99,2 persen.
"Ini pekerjaan rumah Dispendukcapil, semoga bisa segera dicapai," ucap Bupati Ipuk.
Perekaman Kartu Identitas Anak (KIA) telah melampaui target. Dari target 30 persen telah tercapai 54,1 persen. Selain itu kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun juga melampaui target. Dari target 95 persen telah tercapai 97 persen.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Juang Pribadi mengemukakan saat ini masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengurus layanan adminduk.
"Selain pelayanan offline yang bisa dilaksanakan di 247 tempat pelayanan, yaitu di Mal Pelayanan Publik, dua pasar pelayanan publik, gerai pelayanan untuk nelayan, 25 kantor kecamatan, dan 217 desa dan kelurahan melalui program Smart Kampung dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kami juga memberikan kemudahan secara online," paparnya.
Masyarakat juga bisa melalui berbagai layanan seperti program Go On Document (Godoc) yang merupakan layanan memudahkan para lansia dan difabel. Ada juga ada pelayanan online melalui Whatsapp.
"Warga juga bisa memanfaatkan layanan kependudukan saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), pelayanan masyarakat di kawasan perkebunan dengan Camping Embun, mobil keliling kami juga siap melayani melalui program Pelangi ke desa-desa," kata Juang.
Kegiatan sosialisasi itu juga menghadirkan Direktur Capil Ditjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum, serta Kasi Perkembangan Penduduk Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemprov Jatim, Junita Elisabeth. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021