Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dan menyerap aspirasi para nelayan sekaligus menggelontorkan bantuan alat tangkap ikan di Kampung Mandar, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Dalam kunjungan kerja Puan Maharani, tampak hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Bupati Ipuk Fiestiandani serta dan sejumlah anggota DPR RI.
"Saya ingin mendengar langsung dari bapak/ibu semua, masalah apa yang dihadapi, usul apa yang ingin disampaikan," kata Puan Maharani saat mulai berdialog dengan nelayan.
Puan menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kaya potensinya, seperti di Banyuwangi.
"Saya ingin tahu permasalahan yang ada pada nelayan. Seperti bagaimana kondisi nelayan selama pandemi, urusan BBM, alat tangkapnya, cold storage, dan lainnya, sehingga bisa kami carikan solusinya," ujarnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Bupati Ipuk Fiestiandani, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri PPPA berdialog dengan nelayan Banyuwangi. Jumat (12/11/2021) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi)
Dalam dialog itu, perwakilan nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Ketua KUB Pondok Layar Kampung Mandar, Rahmat Sukardi menyampaikan keluhan terkait petugas pertamina yang mewajibkan nelayan harus membeli pertamax untuk bahan bakar perahu.
"Kami ini nelayan kecil dengan pendapatan yang kecil pula. Sangat keberatan apabila diwajibkan membeli pertamax, tidak bisa membeli pertalite," katanya.
Mendapat keluhan itu, Puan Maharani langsung meminta Menteri Trenggono untuk menjawab dan memberikan solusi persoalan tersebut. "Silakan Pak Menteri, ini harus ada solusinya untuk nelayan kecil," kata Puan.
Menteri Trenggono mengatakan akan berkoordinasi untuk mendapat solusi dengan Pertamina.
"Saya intens pertemuan dengan Pertamina. Bisa nanti subsidi BBM untuk nelayan lewat koperasi nelayan. Kita berharap subsidi BBM tidak berupa barang, melainkan berupa uang. Dalam waktu dekat kami akan lakukan survei kepada nelayan di Banyuwangi, agar bantuan yang kami hadirkan tepat sasaran. Kami survei kebutuhannya apa saja," kata Trenggono.
Nelayan lainnya, Helmi Tri Sulhadi, Ketua KUB Pantai Marina, menyampaikan keinginan kelompoknya untuk membuka destinasi wisata kuliner tengah laut.
"Kami sudah mencoba kuliner tengah laut, sangat bagus view-nya. Jadi nelayan bisa menawarkan pengalaman kuliner ikan di tengah laut," kata Helmi.
Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Bupati Ipuk Fiestiandani, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri PPPA berdialog dengan nelayan Banyuwangi. Jumat (12/11/2021) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Banyuwangi)
Menteri KKP Trenggono pun menyiapkan program dukungan terkait aspirasi tersebut.
"Kami saat ini mengajukan kepada kejaksaan agar kapal-kapal ilegal fishing yang ditangkap bisa diserahkan untuk dikelola kementerian. Kapal-kapal tersebut nantinya bisa diserahkan ke nelayan Banyuwangi untuk dikelola menjadi sarana kuliner di tengah laut," kata Trenggono.
Tidak hanya nelayan, istri nelayan juga menyampaikan keinginannya. Seperti Rabiyatullah, meminta agar istri-istri nelayan bisa lebih mandiri tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan suami.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga langsung menyiapkan langkah untuk pemberdayaan kaum perempuan Banyuwangi.
"Nanti kami bisa bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada istri nelayan," ujar Menteri Bintang.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat dan DPR RI kepada Banyuwangi.
"Terima kasih kepada Mbak Puan dan para menteri, yang terus memberikan perhatian dan bantuan pada Banyuwangi. Kami senang sekali dengan model yang dikerjakan Mbak Puan, yang langsung turun ke bawah dan mencarikan solusi bagi warga kami," kata Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Puan Maharani juga menyerahkan bantuan berupa sembako sebanyak 1.500 paket, alat tangkap sebanyak 30 paket, permodalan perikanan tangkap Rp450 juta. (*)
