Pemerintah Kabupaten Gresik akan menerapkan parkir dengan menggunakan sistem pembayaran nontunai atau cashless untuk memudahkan masyarakat dan membantu pemerintah setempat dalam memantau pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu, mengatakan sebelum penerapan parkir sistem cashless tersebut perlu dilakukan sosialisasi agar mendapat dukungan dari masyarakat.
Gus Yani, panggilan akrabnya, mengatakan parkir sistem pembayaran nontunai akan bermanfaat pada dua hal, yakni memudahkan masyarakat melakukan pembayaran dengan mudah, serta memantau berapa sebenarnya PAD dari sektor parkir.
"Nantinya, PAD yang didapat tersebut dipergunakan untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Gresik," kata Gus Yani saat pertemuan bersama Forkopimda, Dinas Perhubungan yang juga dihadiri sejumlah unsur masyarakat yang berlangsung di ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik.
Gus Yani mengatakan selama ini pemasukan yang didapat dari sektor parkir belum terpantau dengan baik sehingga dengan penerapan parkir nontunai diharapkan mampu memantau pemasukan itu.
"Kami pastikan penerapan digitalisasi parkir ini tidak mengurangi lapangan kerja dan para juru parkir yang ada di Gresik juga kami pikirkan nantinya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yakni gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai, yang telah dicanangkan Bank Indonesia sejak Agustus 2014.
GNNT bertujuan menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu, mengatakan sebelum penerapan parkir sistem cashless tersebut perlu dilakukan sosialisasi agar mendapat dukungan dari masyarakat.
Gus Yani, panggilan akrabnya, mengatakan parkir sistem pembayaran nontunai akan bermanfaat pada dua hal, yakni memudahkan masyarakat melakukan pembayaran dengan mudah, serta memantau berapa sebenarnya PAD dari sektor parkir.
"Nantinya, PAD yang didapat tersebut dipergunakan untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Gresik," kata Gus Yani saat pertemuan bersama Forkopimda, Dinas Perhubungan yang juga dihadiri sejumlah unsur masyarakat yang berlangsung di ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik.
Gus Yani mengatakan selama ini pemasukan yang didapat dari sektor parkir belum terpantau dengan baik sehingga dengan penerapan parkir nontunai diharapkan mampu memantau pemasukan itu.
"Kami pastikan penerapan digitalisasi parkir ini tidak mengurangi lapangan kerja dan para juru parkir yang ada di Gresik juga kami pikirkan nantinya," katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia untuk mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), yakni gerakan penggunaan alat pembayaran nontunai, yang telah dicanangkan Bank Indonesia sejak Agustus 2014.
GNNT bertujuan menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan nontunai di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021