Pemerintah militer Myanmar mengatakan pada Jumat mereka menolak keputusan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang mengecualikan pemimpin junta dari pertemuan puncak sekawasan dan hanya mengundang tokoh non-politik Myanmar.
Kementerian luar negeri junta Myanmar mengatakan dalam rilis pers bahwa kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
KTT ASEAN dijadwalkan pada 26-28 Oktober. Masih belum jelas siapa yang sekarang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut, jika ada.
"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta dalam rilisnya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan orang ditangkap dalam tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif di negara itu dan memicu kecaman internasional.
Junta Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sebanyak itu dilebih-lebihkan.
Tekanan internasional telah meningkat pada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan junta Myanmar dalam mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawan politiknya.
Langkah-langkah itu telah diputuskan sesuai "konsensus" ASEAN yang dicapai pada April 2021.
Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan darurat Jumat pekan lalu merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok regional tersebut, yang aksinya didorong oleh konsensus dan secara tradisional lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri anggotanya.
Para menteri ASEAN pada pertemuan Jumat lalu itu terbelah antara tetap berpegang pada tradisi non-intervensi dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta militer Myanmar Min Aung Hlaing, kata sejumlah sumber kepada Reuters.
Min Aung Hlaing telah memimpin tindakan keras terhadap aksi protes dan perbedaan pendapat sejak merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar.
Junta mengatakan setelah pertemuan bahwa keputusan ASEAN (yang mengecualikan pemerintah junta Myanmar) bertentangan dengan prinsip-prinsip lama organisasi regional itu.
Sumber: Reuters (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Kementerian luar negeri junta Myanmar mengatakan dalam rilis pers bahwa kepala negara atau pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
KTT ASEAN dijadwalkan pada 26-28 Oktober. Masih belum jelas siapa yang sekarang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut, jika ada.
"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta dalam rilisnya.
Menurut PBB, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan orang ditangkap dalam tindakan keras terhadap aksi mogok dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif di negara itu dan memicu kecaman internasional.
Junta Myanmar mengatakan jumlah korban tewas sebanyak itu dilebih-lebihkan.
Tekanan internasional telah meningkat pada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan junta Myanmar dalam mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawan politiknya.
Langkah-langkah itu telah diputuskan sesuai "konsensus" ASEAN yang dicapai pada April 2021.
Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan darurat Jumat pekan lalu merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok regional tersebut, yang aksinya didorong oleh konsensus dan secara tradisional lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri anggotanya.
Para menteri ASEAN pada pertemuan Jumat lalu itu terbelah antara tetap berpegang pada tradisi non-intervensi dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta militer Myanmar Min Aung Hlaing, kata sejumlah sumber kepada Reuters.
Min Aung Hlaing telah memimpin tindakan keras terhadap aksi protes dan perbedaan pendapat sejak merebut kekuasaan dari pemerintah sipil Myanmar.
Junta mengatakan setelah pertemuan bahwa keputusan ASEAN (yang mengecualikan pemerintah junta Myanmar) bertentangan dengan prinsip-prinsip lama organisasi regional itu.
Sumber: Reuters (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021